JAKARTA, “tabloidnusantara.com” – Indonesia dihebohkan dengan berita tentang penyanderaan pilot pesawat Susi Air Philips Mark Mehterns berkebangsaan Selandia Baru yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bandara Paro Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada 7 Februari 2023. Kejadian ini mengguncang seluruh negeri, dan segera menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat dalam upaya pembebasan yang bermartabat dan berkemanusiaan.
Pembebasan sandera dalam situasi seperti ini adalah tugas yang sangat kompleks dan berisiko tinggi. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan aparat keamanan menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga keselamatan korban yang disandera. Mereka berupaya dengan segala cara untuk memastikan bahwa sandera dapat dibebaskan dengan selamat dan secepat mungkin.
Dalam menjalankan upaya pembebasan, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan beberapa aspek yang penting. Pertama, keselamatan sandera harus menjadi prioritas utama. Dalam situasi yang berisiko tinggi seperti ini, pemerintah harus memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak membahayakan jiwa sandera.
READ ALSO : PEMERINTAH RI HINDARI DAN PAHAMI DAMPAK PELANGGARAN HAM DALAM TANGANI KKB PAPUA
Kedua, upaya pembebasan harus dilakukan dengan bermartabat dan menghormati hak asasi manusia. Meskipun KKB merupakan kelompok yang melakukan tindakan kekerasan, pemerintah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia dalam melakukan operasi pembebasan. Setiap tindakan yang diambil haruslah proporsional dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Ketiga, komunikasi yang baik dengan pihak KKB juga merupakan faktor penting dalam upaya pembebasan. Dialog yang terjalin dengan baik dapat membantu membangun kepercayaan dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah harus berusaha menjalin komunikasi yang efektif dan mempertimbangkan berbagai opsi damai sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan militer.
Tidak hanya pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting dalam upaya pembebasan yang bermartabat dan berkemanusiaan. Masyarakat harus memberikan dukungan moral dan semangat kepada pemerintah dan aparat keamanan dalam menjalankan tugas mereka. Mereka dapat memberikan informasi penting yang dapat membantu operasi pembebasan dan menjaga keamanan wilayah.
Dalam kasus ini, pembebasan seharusnya tanpa syarat, karena pilot ini merupakan pilot yang bekerja di maskapai penerbangan sipil Susi Air dan karena itu ia tidak bisa ditarik ke dalam permusuhan.
READ ALSO : DPO SEFNAT MARANI PELAKU TEROR YAPEN DIBURU SATGAS DAMAI CARTENZ
Seperti dikutip dari merdeka.com., founder Susi Air, Susi Pudjiastuti (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia) meminta agar KKB Papua membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Methrtens yang disandera tanpa syarat.
Susi berharap, Kapten Philips segera bebas usai disandera pada 7 Februari 2023 lalu. Sebab, insiden ini merupakan suatu suatu kehilangan yang besar dan turut berdampak kepada Maskapai Susi Air dan masyarakat Papua.
“Sebuah kehilangan yang sangat besar tapi lebih, menurut saya adalah humanity, kemanusiaan, dan hak-hak masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya,” ucap dia.
Sementara mengutip detikNews, Kamis (1/6/2023), terbaru pernyataan Amnesty Internasional. Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mendesak pembebasan Mehrtens tanpa syarat.
“Dalam pandangan Amnesty, seorang pilot dalam kasus ini merupakan pilot yang bekerja di maskapai penerbangan sipil Susi Air dan karena itu ia tidak bisa ditarik ke dalam permusuhan. Apalagi menjadi sandera. Itu keliru dan melanggar hak asasi manusia. Jadi harus dibebaskan tanpa syarat,” kata Usman Hamid kepada BBC News Indonesia dan dikutip detikNews, Rabu (31/05) beberapa waktu yang lalu.
