Rabu, Mei 29, 2024
BerandaHANKAMTERKAIT PEMBEBASAN PILOT SUSI AIR, PEMERINTAH KOMITMEN NEGOISASI BERSYARAT

TERKAIT PEMBEBASAN PILOT SUSI AIR, PEMERINTAH KOMITMEN NEGOISASI BERSYARAT

PAPUA “tabloidnusantara.com” – Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani situasi yang menegangkan ketika seorang pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, diculik oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada 7 Februari 2023 beberapa waktu yang lalu. Untuk menyelamatkan sandera tersebut, pemerintah membuka jalur komunikasi dengan KKB, namun dengan beberapa batasan yang sangat penting.

Komunikasi yang dibuka oleh pemerintah dengan KKB adalah langkah yang berani dan strategis. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pemerintah untuk menjaga keselamatan sandera dan menemukan solusi yang damai. Dengan membuka komunikasi, pemerintah mencoba untuk membangun kepercayaan dan mencari jalan keluar yang tidak melibatkan kekerasan.

READ ALSO : PRESIDEN JOKOWI : PEMERINTAH BERUSAHA KERAS SELAMATKAN PILOT SUSI AIR

Dikutip dari Kompas.com., Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengungkap bahwa KKB Egianus Kogoya meminta tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar untuk membebaskan Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Merthens dari penyanderaan.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengungkapkan, permintaan tebusan uang itu akan disanggupi dengan proses negosiasi.  Namun yang terjadi bahwa kelompok separatis tersebut tidak pernah membuka komunikasi untuk proses negosiasi setelah permintaan uang tebusan.

Menurutnya, pihak Pemerintah Daerah telah menyiapkan uang tebusan agar pilot Susi Air dapat dikembalikan dalam kondisi sehat. “Waktu itu (permintaannya) sebesar Rp 5 miliar, nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi. Namun sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini KKB Egianus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami,” paparnya.

Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri. (PapuaSatu.com)

Sementara itu Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri menegaskan tidak akan memenuhi dua permintaan KKB Egianus, yakni merdeka dan senjata. “Tidak mungkin kami mengabulkan kedua permintaan itu (merdeka dan senjata),” kata Fakhiri di Jayapura, Kamis (29/6/2023), seperti dilansir Antara.

Sedangkan untuk permintaan tebusan uang masih bisa disiapkan. “Namun, untuk uang yang juga diminta akan disiapkan dan diserahkan kepada Egianus Kogoya asal sandera yang berkebangsaan Selandia Baru itu dibebaskan dan diserahkan ke aparat keamanan,” tuturnya.

READ ALSO : UPAYA PENEGAKAN HUKUM, PANGLIMA TNPB WILAYAH IV BOMBERAY VIKTOR MAKAMUKE DITANGKAP

Sementara itu pihak TNI, dikutip dari Kompas.com., melalui Kapuspen TNI  Laksamana Muda TNI Julius Widjojono menyebutkan bahwa TNI membuka selebar-lebarnya komunikasi dengan KKB terkait upaya pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens. Namun, Kapuspen mengungkapkan, dua hal yang dihindari dalam proses negosiasi tersebut, yakni mengabulkan permintaan KKB terkait senjata atau amunisi dan Papua merdeka.

“Prinsip Panglima TNI membuka lebar-lebar komunikasi dengan KST (kelompok separatis teroris), yang dihindari hanya amunisi atau senjata dan minta merdeka, itu saja,” kata Julius saat dihubungi, Senin (3/7/2023).

Dalam hal ini pemerintah memiliki batasan yang jelas dalam pembicaraan dengan KKB. Mereka menegaskan bahwa permintaan senjata dan kemerdekaan tidak akan dipertimbangkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin memberikan legitimasi kepada tindakan kekerasan dan separatisme.

READ ALSO : TNI-POLRI GELAR PENGAMANAN VVIP DI PAPUA SAAT KUNJUNGAN PRESIDEN RI

Keputusan pemerintah ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendasar, yaitu menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayah. Memenuhi permintaan senjata dan kemerdekaan hanya akan memperkuat kelompok bersenjata tersebut dan membahayakan keamanan nasional. Pemerintah memahami pentingnya menyelesaikan konflik Papua, namun hal ini harus dilakukan melalui jalur damai dan dialog yang konstruktif.

Selain itu, pemerintah juga berusaha melibatkan pemangku kepentingan lain dalam proses komunikasi ini. Mereka bekerja sama dengan keluarga sandera, pihak berwenang, dan tokoh masyarakat setempat serta tokoh agama untuk mencapai hasil yang terbaik. Dalam situasi seperti ini, kolaborasi dan koordinasi yang baik antara semua pihak sangat penting untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan nyawa sandera.

Sementara itu Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, pemerintah telah memberi batas kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan menyiapkan uang tebusan untuk menyelamatkan nyawa pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens. Menurut dia, tebusan itu merupakan bagian dari negosiasi. Dalam hal ini, kata dia, batas maksimum atas permintaan yang diajukan KKB hanya sampai pada angka uang tebusan, bukan yang lain.

“Tawaran itu masih merupakan bagian dari negosiasi. Melalui tawaran yang disertai penolakan untuk mengakomodir tuntutan referendum dan senjata, pemerintah sekaligus telah menyampaikan dan menunjukkan ambang batas negosiasi,” kata Fahmi saat dihubungi, Senin (3/7/2023).

Ia menambahkan, komunikasi antara pemerintah melalui stakeholders terkait dengan kelompok itu tak boleh mengalami kebuntuan yang justru dapat berakibat fatal.  KKB sebelumnya mengancam akan menembak pilot Susi Air bila keinginan mereka tidak dipenuhi. “Karena itu tidak ada salahnya jika pemerintah menyodorkan tawaran memberi sejumlah uang jika pilot Susi Air dibebaskan,” ucap Fahmi. “Selanjutnya tinggal menunggu tanggapan pihak KKB atas tawaran itu. Apakah akan menerima dengan syarat tertentu misalnya, atau akan menolak dan memperbarui tuntutannya,” kata Fahmi.

READ ALSO : KEAKRABAN PRESIDEN-WARGA ASMAT, SEOLAH TAK TERJADI ISU KKB PAPUA

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments