JAKARTA “tabloidnusantara.com” – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah terus mengupayakan pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang hingga saat ini masih disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya. Dia mengatakan pemerintah tak tinggal diam. “Kita ini jangan dilihat diam lho, ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat tetapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan,” kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/7/2023).
READ ALSO : UPAYA PENEGAKAN HUKUM, PANGLIMA TNPB WILAYAH IV BOMBERAY VIKTOR MAKAMUKE DITANGKAP
Jokowi mengaku telah menggelar rapat dengan kementerian dan lembaga terkait proses pembebasan Pilot Susi Air. Namun, dirinya tidak bisa mengungkapkan apa-apa saja hal yang dibahas dalam rapat itu. “Tadi malam pun kita sudah rapat juga, enggak bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa. Tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses terus, tapi tidak bisa kita buka kepada publik,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, menegaskan akan mengutamakan keselamatan sang pilot dalam upaya pembebasan. “Kita lebih kepada kemanusiaan, kalau kemanusiaan kan ga ada harganya. Enggak bisa dihargai seberapa pun, apabila ini menyangkut keselamatan nyawa manusia, baik itu keselamatan pilot maupun masyarakat yang berada di sekitarnya,” kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7/2023).
READ ALSO : TERKAIT PEMBEBASAN PILOT SUSI AIR, PEMERINTAH KOMITMEN NEGOISASI BERSYARAT
Sementara itu Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid meminta Pemerintah mencari penyelesaian yang komprehensif dalam menghadapi KKB . Sebab aksi-aksi kejahatan kemanusiaan KKB sudah tidak dapat ditolerir. “Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan,” ujar Meutya, Kamis (6/7/2023).
Ia menilai, penyelesaian masalah KKB perlu melibatkan masyarakat lokal di Papua. Sebab kata Meutya, warga Papua memiliki pendekatan dari sisi kearifan lokal. “Selagi memperkuat personel keamanan di Papua, Pemerintah juga perlu mencari tambahan kekuatan lain. Kekuatan dari TNI/Polri bisa ditambah dengan bantuan warga atau komunitas lokal di Papua yang memahami struktur daerah, kondisi budaya serta adat istiadat di sana,” kata dia.
Lebih lanjut Meutya mengingatkan Pemerintah, untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah terpencil. Hal ini guna mengurangi ketidakpuasan sosial yang dimanfaatkan oleh KKB dalam melakukan aksi kekerasan. “Untuk meredam upaya KKB merekrut warga, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar adalah sebuah keharusan. Dengan meningkatkan kualitas hidup rakyat, kita berharap tidak ada masyarakat yang berpaling dari Ibu Pertiwi,” tutupnya.
READ ALSO : TNI-POLRI GELAR PENGAMANAN VVIP DI PAPUA SAAT KUNJUNGAN PRESIDEN RI
