JAKARTA, “Tabloidnusantara.com” – Telah beredar video pendek di youtube dengan nama akun @kabarinid3151 yang menunjukkan bahwa bendera Bintang Kejora berkibar sejajar dengan bendera negara Vanuatu tepatnya di Port Vila. Video tersebut diposting oleh Buchtar Tabuni dalam rangka menyambut delegasi West Papua yang berkunjung di Vanuatu.
Narasi video tersebut menyebutkan bahwa Bendera Bintang Kejora yang biasa berkibar di Tanah Papua, kini berkibar di Vanuatu, sebuah negara kecil di dekat Australia. Bendera itu berkibar di port Vila, Menurut keterangan video yang diposting oleh Buchtar Tabuni, pengibaran bendera sejajar antara Bintang Kejora dan Bendara Vanuatu dalam rangka menyambut delegasi West Papua di Vanuatu.
READ ALSO : PERCOBAAN PEMBAKARAN SMPN ARGUNI KAIMANA TAK BERHUBUNGAN DENGAN KSTP
Video yang berdurasi kurang dari 15 detik itu memang tidak terlalu viral, namun sebagai negara berdaulat Indonesia terusik karena Vanuatu mendukung Papua merdeka melalui pergerakan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP). Negara ini merupakan salah satu negara di Pasifik Selatan yang vokal menyoroti dugaan pelanggaran HAM di Papua. Meskipun kerap kali diremehkan sebagai ‘negara kecil’, Vanuatu sangat berani mengusik kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia dengan terus menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua Barat.
READ ALSO : PERCOBAAN PEMBAKARAN SMPN ARGUNI KAIMANA TAK BERHUBUNGAN DENGAN KSTP
Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyebut ada beberapa alasan Republik Vanuatu sering menyerang Indonesia soal Papua. Isu tersebut sering dimanfaatkan oleh kelompok separatis. “Dimanfaatkan oleh para tokoh separatis yang berada di luar negari seperti Benny Wenda untuk selalu disampaikan dalam Sidang Umum PBB,” kata Hikmahanto, saat dihubungi Minggu (26/9/2021).
Bagi Hikmahanto, Vanuatu atau negara pasifik lainnya tiap tahun akan mempermasalahkan. Hikmahanto menyebut, ada solidaritas dari sesama negara Pasifik. “Mereka menganggap Papua adalah bagian dari negara-negara Pasifik, dan tidak masuk dalam negara Asia,” katanya. Isu Papua pun dianggap sebagai isu politik Vanuatu. Karena itu, mereka akan selalu membahasnya di forum-forum PBB.
“Menjadi platform politik saat politisi berakampanye agar mendapat dukungan dari pemilih, sehingga saat mereka terpilih, akan membahasnya di forum Majlis Umum PBB, di MU PBB setiap negara besar ataupun kecil punya hak untuk menyampaikan pandangan dalam debat umum,” katanya.
Indonesia tidak perlu takut dengan pendapat dari Vanuatu atau negara Pasifik lainnya. Isu itu, akan tetap dimainkan oleh Vanuatu. “Selanjutnya Indonesia perlu membiasakan diri dengan apa yg disampaikan oleh negara-negara Pasifik di MU PBB dan tidak panik,” katanya.
Sebelumnya, Vanuatu untuk kesekian kalinya mengusik Indonesia terkait masalah Papua di Sidang Umum PBB. Indonesia menjawab semua tudingan Vanuatu terkait isu pelanggaran HAM di Papua. Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, memperbarui serangan verbalnya melalui pidato video yang direkam sebelumnya dalam sesi ke-75 Majelis Umum PBB pada September 2020.
“Masyarakat adat (Indonesia) Papua Barat terus menderita pelanggaran hak asasi manusia. Setahun yang lalu para pemimpin dari Pacific Islands Forum (PIF) dengan hormat meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi provinsi Papua Barat. Sampai saat ini hanya ada sedikit kemajuan dalam bidang ini. Oleh karena itu saya meminta pemerintah Indonesia untuk mengindahkan seruan para pemimpin Pasifik sebelumnya.”
READ ALSO : BUKAN ORANG ASLI PAPUA, MASYARAKAT PAPUA PROTES PJ GUBERNUR TERPILIH
Pernyataan Loughman dibalas oleh diplomat sekaligus perwakilan RI, Silvany Austin Pasaribu (lulusan S1 Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran), agar Vanuatu mengurus tanggung jawab negara mereka sendiri sebelum mengintervensi urusan dalam negeri Indonesia. “Anda bukanlah representasi dari bangsa Papua, dan berhentilah berkhayal untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany.
Silvany pun mengatakan bahwa Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia bertindak atau memerintah negaranya sendiri. “Jadi sampai Anda melakukannya, simpan ceramah untuk diri Anda sendiri,” katanya, menambahkan bahwa berbeda dengan Indonesia, Vanuatu belum meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Pemerintah Vanuatu tidak memiliki tanggapan terhadap perkataan Silvany tersebut.
READ ALSO : KUNJUNGI KP.GIMBIS PAPUA PEGUNUNGAN, SATGAS TNI BERIKAN LAYANAN KESEHATAN GRATIS
