PAPUA, “tabloidnusantara.com ” – Permintaan merdeka dan senjata api yang diajukan Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) pimpinan Egianus Kogoya sebagai syarat pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Merthens yang mereka sandera sejak 7 Februari 2023 pasti tidak dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Penolakan ini dipastikan muncul dari seluruh elemen masyarakat yang mencintai NKRI termasuk didalamnya Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri.
Dalam keterangan tertulisnya Kapolda Papua secara tegas menolak permintaan syarat yang diajukan KKB tersebut. “Saya menegaskan bahwa Pemerintah dan TNI-Polri telah sepakat untuk tidak mengakomodir keinginan KSTP terkait permintaan merdeka serta permintaan senjata dan amunisi,” kata Fakhiri, melalui keterangan tertulis, Sabtu (14/10/2023).
READ ALSO : PEMBEBASAN PILOT SUSI AIR PRIORITASKAN KESELAMATAN MASYARAKAT PAPUA
Kapolda mengatakan upaya negosiasi terkait pembebasan Kapten Philip masih terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. Terkait rincian teknis negosiasi dan isi dari perundingan tersebut, kata Kapolda, merupakan ranah pemerintah daerah setempat. “Namun secara prinsip kami berharap dan berdoa agar upaya negosiasi itu berhasil dan pilot Philip Mehrtens dapat dikembalikan dengan selamat dan sehat,” kata Fakhiri.
Aparat keamanan, sambung Fakhiri, tetap berkomitmen untuk menjaga keselamatan pilot dan menghindari terjadinya korban baik dari pihak pemerintah daerah, TNI- Polri, maupun masyarakat yang terlibat. “Saya berharap semua pihak bersabar dan mendukung upaya-upaya kami agar masalah ini segera terselesaikan. Penegakan hukum akan tetap ditegakkan sesuai aturan,”ujarnya.
READ ALSO : WUJUDKAN KEMANUNGGALAN, SATGAS TNI BANTU WARGA PAPUA BANGUN KOPERASI
Sementara itu beberapa waktu yang lalu Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengatasi masalah konflik di Papua. Menurut Ma’ruf, konflik di Papua bisa diselesaikan dengan cara dialog dengan tokoh agama dan tokoh adat.
“Saya kira sedang berusaha menghilangkan ketidakpercayaan itu, melalui dialog-dialog yang terus kita lakukan dengan tokoh-tokoh agama, banyak hal yang di luar rapat formal ini kita lakukan, beberapa hal yang bisa kita selesaikan dengan juga tokoh adat ya, dengan berbagai pihak dan juga dialog-dialog di tingkat sektoral,” kata Ma’ruf Amin kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (10/10/2023).
Namun demikian, Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) ini menegaskan dialog dengan kelompok-kelompok yang berseberangan akan terus dilakukan sepanjang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, pemerintah tidak akan membuka dialog jika berangkat dari adanya aspirasi permintaan Papua merdeka. “Kalau untuk bicara merdeka tentu tidak ada (dialog). Kalau merdeka itu harga mati. Itu bukan solusi,” ujarnya.
READ ALSO : APARAT KEAMANAN BERHASIL MENGEVAKUASI 7 KORBAN TEWAS DI SERANG KSTP
