Kamis, Juni 13, 2024
BerandaEKONOMIPELANGGARAN HAM OLEH KKB: AKAR UTAMA KEMISKINAN DI PAPUA

PELANGGARAN HAM OLEH KKB: AKAR UTAMA KEMISKINAN DI PAPUA

JAKARTA, “tabloidnusantara.com” – Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan yang tertinggi di Indonesia. Di Papua, 26,80 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, sementara di Papua Barat angkanya mencapai 21,43 persen.

Tingkat kemiskinan ini bahkan lebih menonjol di beberapa kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat. Kabupaten Intan Jaya, misalnya, memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada 2022, dengan 42,03% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Kabupaten-kabupaten lain seperti Deiyai, Lanny Jaya, Supriori, Nduga, Puncak Jaya, dan Puncak juga mencatat angka kemiskinan yang tinggi.

READ ALSO : KEHADIRAN NEGARA BERI PERLINDUNGAN WARGA PAPUA SAMA SEKALI TIDAK MELANGGAR HAM

Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022 (BPS)

Data ini menunjukkan bahwa kemiskinan paling parah terjadi di daerah-daerah yang sering dilanda konflik, yang sebagian besar dipicu oleh kekerasan dan kejahatan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Kekerasan ini melumpuhkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan sering kali melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Masyarakat memerlukan kedamaian, keamanan, dan ketenangan untuk mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari BPS 2022, Papua dan Papua Barat memiliki IPM terendah di Indonesia, dengan dua pertiga kabupaten di Papua memiliki IPM kategori rendah. Lambatnya peningkatan IPM ini diakibatkan oleh kekerasan dan kerusakan infrastruktur oleh KKB, yang mengakibatkan penurunan harapan hidup yang sehat, akses pengetahuan, dan standar hidup yang layak.

KKB sering kali merusak infrastruktur kesehatan dan pendidikan, mengekspos masyarakat kepada teror dan kekerasan, dan merampas kesempatan mereka untuk hidup layak. Aksi-aksi seperti pembakaran rumah warga, penyerangan tenaga kesehatan dan pendidik, serta pengeboran infrastruktur komunikasi dan transportasi sangat merugikan masyarakat dan menambah beban kemiskinan.

Meski tantangan ini cukup berat, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk membangun Papua dan Papua Barat. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019, pemerintah berusaha mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar, dan mengembangkan ekonomi melalui pengadaan barang dan jasa yang mendukung pembangunan.

Namun, untuk mencapai tujuan ini, sangat penting untuk mengatasi akar masalah kemiskinan di Papua dan Papua Barat, yakni kekerasan dan pelanggaran HAM oleh KKB. Mengakhiri siklus kekerasan ini akan menjadi langkah penting menuju kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.

Dalam konteks ini, Pemerintah perlu mengedepankan upaya penegakan hukum terhadap KKB secara tegas dan berkeadilan, serta menjaga keamanan dan ketertiban sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman. Selain itu, membangun dialog yang konstruktif dengan semua pihak terkait di Papua dan Papua Barat juga sangat penting untuk mencapai solusi jangka panjang atas konflik ini.

READ ALSO : BEDA DENGAN TIMOR LESTE, PAPUA TAK BISA MERDEKA DARI NKRI

Sementara itu, langkah-langkah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan juga harus ditingkatkan. Hal ini mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pengembangan ekonomi lokal dan pengadaan barang dan jasa yang mendukung pembangunan. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat mendorong peningkatan IPM dan mengurangi angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat.

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat lokal juga sangat penting. Melalui peraturan pengadaan barang/jasa yang mendukung upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, Pemerintah telah memberikan kemudahan dan perlakuan khusus terhadap pengusaha asli Papua. Langkah ini penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat Papua dalam proses pembangunan dan ekonomi daerah mereka sendiri.

Dalam rangka mencapai hal ini, penting juga untuk terus membangun dan memperkuat kepercayaan antara Pemerintah dan masyarakat Papua dan Papua Barat, serta antara masyarakat Papua dan Papua Barat dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebuah Papua dan Papua Barat yang damai, sejahtera, dan maju adalah bagian penting dari visi Indonesia sebagai bangsa yang damai, sejahtera, dan maju.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments