PAPUA, “tabloidnusantara.com” – Sepi tak seperti biasanya, kalimat yang cocok untuk menggambarkan situasi demonstrasi sejumlah simpatisan kelompok UMLWP di beberapa tempat di Kota Jayapura. Kali ini demopun berjalan damai diiringi dengan pamflet dan spanduk yang bertuliskan isi tuntutan mereka kepada deklarator ULMWP.
Pantauan dari tabloidnusantara.com dilapangan, mereka menggelar aksi demo di beberapa titik yaitu di Perumnas III Kampwolker dan di Waena Distrik Heram Kota Jayapura, Papua. Senin (6/11). Sempat terlihat massa berkumpul didepan gapura expo Waena dan Pos VII/Sentani. Namun karena khawatir mengganggu arus lalu lintas, massa di kedua titik tersebut membubarkan diri dan menuju ke rumah Buchtar Tabuni di kawasan Perumnas III Kampwolker, Kota Jayapura. Peserta demopun berkisar sekitar 70 orang saja.
READ ALSO : SATGAS GABUNGAN TNI/POLRI REBUT DAN KUASAI DUA MARKAS KSTP
Ohe laki-laki (35 th) kelahiran tanah merah, seorang penjual pinang di simpang Waena menceritakan bahwa biasanya jalan akan penuh apabila ada demo. “Jalan penuh sampe kitong pu jalan macet, mereka kumpul jadi satu bikin kitong was-was takut ribut,” terang Ohe yang sudah berjualan pinang selama 12 tahun.
Diketahui sebelumnya telah beredar selebaran ajakan turun ke jalan dari Forum Rakyat West Papua (FRWP) untuk melakukan aksi demo dengan mobilisasi dari 7 wilayah adat di Papua dengan tujuan mendesak Deklarator United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) bertanggung jawab atas konstitusi UUD Sementara 2020 Pemerintahan West Papua, sebagaimana digaungkan ULMW selama ini.
Sebab, ULMWP dinilai gagal masuk sebagai anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) II di Vanuatu, beberapa bulan lalu. “Bagi rakyat, itu adalah keputusan pengkhianatan pemimpin terhadap rakyat!,” ujar Allen W Halitipo selaku Koordinator Umum aksi, dalam selebaran yang disebar ke publik.
Minimnya keterlibatan simpatisan UMLWP untuk turun ke jalan disinyalir karena rakyat Papua sudah jenuh dengan tingkah polah dan upaya orang-orang yang mengaku berjuang untuk Papua Merdeka namun kenyataannya justru membuat onar dan menyengsarakan Orang Asli Papua. Puluhan bahkan ratusan warga sipil jadi korban kekejaman orang tak dikenal namun bersenjata, orang tak dikenal namun sering meneror warga hingga menimbulkan korban jiwa alias Kelompok Separatis Teroris Papua. (KSTP).
READ ALSO : TAK BERHENTI NEGOISASI, KAPOLDA PAPUA BERHARAP PILOT SUSI AIR SEGERA DIBEBASKAN
Ketua Wilayah Adat La Pago Yuranus Jikwa menilai aksi kekerasan yang dilakukan TPNPB OPM melalui KSTP murni kekerasan, bukan suatu perjuangan kemerdekaan untuk Papua. Menurut pria dengan sapaan akrab Agus Rawa Kogoya, itu perjuangan yang sesungguhnya bukanlah aksi kekerasan apalagi korbannya adalah warga sipil. Agus menekankan agar TPN-OPM atau TPNPB yang ada di wilayah adat La Pago dan Mee Pago agar berjuang itu dengan cara-cara yang benar. “Aksi yang dilakukan tidak elegan dan murni kekerasan bukan perjuangan,” bebernya.
Sementara itu tokoh adat Kabupaten Jayapura, sekaligus Ketua Umum Presidium Putra Putri Pejuang Pepera Papua, Yanto Eluay dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa ambisi UMLWP untuk menggolkan status keanggotaan MSG di Vanuatu saat itu pupus, lantaran negara-negara yang tergabung di dalamnya menutup pintu rapat-rapat atau menolak tegas ULMWP.
“Benny Wenda sering memprovokasi masyarakat Papua untuk melakukan aksi, padahal upaya mereka tidak mendapat respon dunia internasional,” ujar Eluay kepada wartawan di Rumah Kebangsaan Jayapura. Menurutnya, Benny Wenda melakukan hal itu lantaran upayanya di KTT Melanesian ditolak, demikian juga di Forum Internation Parliament For West Papua (IPWP) di Inggris.
Karena selalu gagal, kata Eluay, Benny Wenda Cs menjual isu HAM Papua ke Eropa, termasuk Inggris. “Kita di Papua ini kadang terprovokasi isu-isu regional, nasional atau tingkat internasional,” ujar anak dari tokoh kharismatik Papua, almarhum Theys Hiyo Eluay tersebut. Karena itu, Eluay mengajak seluruh masyarakat Papua untuk tidak mudah terprovokasi oleh Benny Wenda dan kolega.
Demikian juga menanggapi seruan aksi ULMWP yang mendesak pemerintah Indonesia memberi akses bagi Dewan HAM PBB berkunjung ke Papua. “Saya kira tidak ada urgensi PBB datang ke sini. Itu hanya isu yang dimainkan untuk menarik perhatian publik. Masyarakat Papua sudah cerdas,” pungkasnya.
READ ALSO : PANEN RAYA KACANG PANJANG DAN PARE, SATGAS TNI MOTIVASI WARGA PAPUA BERKEBUN
Sebelumnya, Yanto Eluay menegaskan status politik hingga integrasi Papua dengan Republik Indonesia sudah final. Selain itu, isu disintegrasi Papua oleh kelompok tertentu yang dilancarkan setiap tahun, sudah tidak relevan lagi.
Sebaliknya, Yanto Eluay mempertanyakan posisi Buchtar Tabnuni, Benny Wenda dan sejumlah pihak dalam upaya memisahkan Papua dari Indonesia. Sebab, sejarah gabungnya Papua dalam bingkai NKRI sudah tercatat dalam sejarah Pepera 1969.
Menurutnya, tokoh masyarakat dan adat paling andil dalam proses integrasi Papua, baik di pesisir dan wilayah pegunungan; bukan perorangan. “Kami berharap generasi muda belajar memahami semua itu, sehingga dalam menyikapi sesuatu hal terkesan tidak paham,” pungkasnya.
READ ALSO : PEMERINTAH SERIUS CARI SOLUSI ATASI BENCANA KELAPARAN DI PAPUA
