JAKARTA, “tabloidnusantara.com” – Sikap tegas pemerintah ternyata berhasil meredakan konflik yang selama ini terjadi di Tanah Papua. Keberhasilan itu tentu tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah termasuk dalam upaya penegakan hukum dan investigasi terhadap sejumlah kasus kekerasan yang terjadi. Utamakan negoisasi dan persuasive dalam upaya pembebasan pilot Susi Air juga dianggap sebagai langkah yang tepat sehingga dapat meminimalisir timbulnya korban jiwa.
Menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebut pemerintah tengah merumuskan formula yang agar langkah yang dilakukan dalam mengatasi konflik di Bumi Cendrawasih itu tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Ma’ruf menerangkan sejauh ini pemerintah telah melakukan dua pendekatan dalam menangani konflik di Papua. Pertama pendekatan kesejahteraan agar memberikan afirmasi kepada warga Papua bahwa pemerintah hadir. Kemudian pendekatan keamanan yang komprehensif. Dalam pendekatan ini, Wapres menyebut pemerintah berupaya untuk menekan jatuhnya korban baik dari sisi aparat dan warga sipil.
READ ALSO : KKB CIPTAKAN KRISIS KEMANUSIAAN BAGI ORANG PAPUA
Menyikapi masalah HAM, Ketua MPR Bambang Soestyo ketika keutuhan prinsip dasar HAM itu ditarik dan ditempatkan ke dalam persoalan di Papua yang akhir-akhir ini marak dengan pembunuhan dan teror terhadap warga sipil setempat, jelas bahwa di sana ada pelanggaran HAM. Pelakunya adalah KKB. Korbannya masyarakat sipil Papua. Jika kemudian Negara berinisiatif menindak tegas para pelanggar HAM di Papua, apakah tindakan tegas negara layak disebut pelanggaran HAM? Tindakan tegas oleh Negara bukan pengabaian HAM, melainkan bertujuan melindungi dan menjaga keselamatan rakyat. Memangnya KKB yang membunuhi rakyat tak berdosa itu peduli HAM?
Sementara itu anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan, dirinya sangat memahami langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menekan tingkat kejahatan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Menurutnya, ada dua sisi yang dilihat pemerintah dalam memutuskan menerjunkan TNI dan Polri menghadapi pelaku teroris KKB Papua. Dari sisi Polri tentu pemerintah melihat dan mengkaji kondisi keamanan di Papua, TNI, pemerintah mengkaji soal pertahanannya. “Jika kemanan dan pertahanan sudah terganggu di Papua, tentu sudah selayaknya TNI dan Polri diturunkan,” jelasnya, Jumat (2/7).
Sebagai upaya pembebasan pilot susi air Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pihaknya enggan mengerahkan serangan militer untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera KKB, Mark Merthens. Menurutnya, serangan militer akan banyak menewaskan korban, termasuk Mark Merthens.
“Karena kalau saya serang dengan kekuatan kita, nggak ada artinya. Pasti banyak korban yang mati, termasuk pilotnya,” ujar Panglima TNI di Lanud Halim Perdanakusumah, Ahad, 9 April 2023.
READ ALSO : LATAR BELAKANG KEBRUTALAN EGIANUS KOGOYA
Sejalan dengan Panglima TNI, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui, saat ini pihaknya lebih memaksimalkan negosiasi agar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Fakhiri membenarkan berbagai upaya dilakukan TNI-Polri untuk menyelamatkan warga negara berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Mehterns yang disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya. “Saya sudah berbicara dengan berbagai pihak tentang proses negosiasi ini termasuk dengan pihak gereja yang di dalamnya ada Dewan Gereja dan Uskup agar semaksimal mungkin melakukan negosiasi dengan kelompok Egianus Kogoya sehingga pilot dibebaskan,” jelas Fakhiri di Jayapura, Kamis, (25/5).
Kapolda Papua mengakui, walaupun negosiasi terus dilakukan namun Satgas Damai Cartenz saat ini sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum yang tepat, tegas dan terukur. Dia menegaskan, negosiasi dapat dilakukan dengan siapa saja, karena dari awal sudah dilakukan dengan Pemda Nduga yang bekerja sama dengan kapolres serta ada Komnas HAM yang menawarkan diri untuk membantu.
Menyikapi keinginan Negara lain dalam membantu membebaskan pilot Susi Air yang disandera KKB, Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan apapun taruhannya tidak boleh melibatkan dunia internasional dalam pembebasan Captain Philip. Mahfud mengatakan upaya bantuan atau campur tangan dari dunia internasional harus ditolak. Mahfud menyebut bila hal itu dilakukan akan merembet hingga sampai ke PBB.
