Kamis, Mei 30, 2024
BerandaINTERNASIONALPENYERANGAN POS TNI DI INTAN JAYA, CIDERAI HAM DAN UPAYA NEGOISASI PEMBEBASAN...

PENYERANGAN POS TNI DI INTAN JAYA, CIDERAI HAM DAN UPAYA NEGOISASI PEMBEBASAN PILOT SUSI AIR

PAPUA “tabloidnusantara.com” – Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB) kembali melakukan aksi brutal dengan menyerang pos TNI di Kampung Titigi Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Selasa (4/7/2023). Akibat peristiwa tersebut beberapa anggota TNI terkena luka tembak. Sampai saat ini Kapendam XVII/Cenderawasih belum memberikan keterangannya mengenai penyerangan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dapat dihimpun bhwa KKB menyerang Pos TNI Satgas Pamtas Mobile Yonif Para Rider 330/TD pada pukul 11:45 WIT. Anggota Satgas yang selalu bersiaga kemudian membalas tembakan hingga kontak tembak antara KKB dan TNI pun tak terhindarkan.

READ ALSO : KUNJUNGAN PRESIDEN JOKOWI, BUKTI KUAT PEMERINTAH PRIORITASKAN BANGUN PAPUA

Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono saat dikonfirmasi membenarkan adanya kontak senjata tersebut. “Ya ada penembakan ke Pos,” ujar Julius, Rabu (5/7/2023). Namun dari penjelasannya belum didapat keterangan mengenai motif penembakan dan jumlah korban dari kedua belah pihak.

Dikutip dari tribunnews.com Dua prajurit yakni Prada B dan Pratu BAM yang merupakan personel Yonif PR 330/TD, mengalami luka tembak. Selanjutnya saat proses evakuasi prajurit, seorang personel dari Satgas Elang Tindak Pasopati, Sertu RS, juga terkena tembak. Tembakan terhadap Sertu RS mengenai rompi tubuh dan masih dalam kondisi sadar. Sementara Prada B mengalami luka tembak dibagian pinggang. Saat ini korban telah dievakuasi dari Intan Jaya ke RSUD Mimika guna melakukan tindakan medis.

 

Melihat aksi penyerangan terhadap pos TNI Satgas Pamtas Mobile Yonif Para Rider 330/TD yang baru saja terjadi, menjadi sangat ironis apabila dihadapkan kepada upaya-upaya pemerintah dan aparat keamanan saat ini untuk menempuh jalan persuasif dan mengedepankan negoisasi dalam membebaskan pilot Susi Air, Philips Mark Mehrten. Jalan negoisasi yang sedang ditempuh dan sedang dilakukan oleh PJ Bupati Nduga, pemenuhan uang tebusan sebesar 5 Milliar serta pelibatan keluarga Egianus Kogoya dalam proses negoisasi seakan tidak mereka anggap sebagai langkah positif dalam menempu jalan damai.

Kejadian ini menciderai proses negoisasi yang sedang berlangsung sekaligus membantah pernyataan tokoh-tokoh OPM yang berkoar tentang perlindungan hukum kemanusiaan internasional. Pernyataan tersebut pernah disampaikan oleh Ketua Dewan Diplomatik dan Urusan Luar Negeri Papua Barat, Akouboo Amatus Douw.

Dirinya mengklaim bahwa OPM akan menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa mereka berkomitmen untuk melindungi hukum kemanusiaan internasional. Bahkan omong kosongnya pun berlanjut ketika dirinya menyatakan bahwa OPM memiliki itikad baik pada kemanusiaan dan kebebasan serta menghormati kehidupan masyarakat dan semua makhluk hidup.

READ ALSO : MENYADARI BAHWA PAPUA ADALAH BAGIAN INTEGRAL NKRI

Serupa dengan pernyataan, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits B Ramandey seperti yang dikutip dalam media online Cenderawasih Pos menyatakan, dari prespektif HAM, pernyataan Egianus harus dilihat sebagai hal positif dalam konteks bagaimana memulai negosiasi. Dari prespektif HAM, Frits meyakini bahwa ketika Egianus memberikan deadline. Secara tidak langsung Egianus ingin mengatakan bahwa mereka menghormati HAM, secara khusus si pilot yang mereka sandera. Namun dengan adanya penyerangan ini sangatlah tidak relevan. “Sangat disayangkan pernyataan ini muncul dari penggiat dan pembela HAM yang seharusnya mengerti bagaimana HAM itu ditegakkan.

READ ALSO : PANGLIMA TNI : PROSES NEGOSIASI PEMBEBASAN PILOT SUSI AIR DISERAHKAN KE PJ BUPATI NDUGA

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments