PAPUA, “tabloidnusantara.com” – Berdasarkan pantauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terjadi 54 kasus kekerasan di wilayah Papua selama delapan bulan terakhir. Sekitar 60 persen kasus kekerasan itu terjadi di dua daerah otonom baru, yakni Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan dan didominasi pelakunya KSTP.
Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Wilayah Papua Frits Ramandey, saat ditemui di Jayapura, Selasa (5/9/2023), mengatakan, sebanyak 54 kasus itu terjadi pada Januari-Agustus 2023. Data terkait kasus-kasus itu didapat dari pantauan dan pengaduan yang diterima Komnas HAM.
READ ALSO : DAMPAK KEKURANGAN MAKANAN AKIBAT KONFLIK, SATGAS TNI BAGIKAN MAKANAN DI INTAN JAYA
Frits memaparkan, kasus kekerasan dominan terjadi di sejumlah kabupaten di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Kedua provinsi ini baru dimekarkan dari Provinsi Papua pada akhir 2022. Kabupaten yang sering terjadi konflik di Papua Tengah adalah Dogiyai, Intan Jaya, dan Puncak. Sementara itu, di Papua Pegunungan, konflik kerap terjadi di Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, hingga Jayawijaya.
Dalam delapan bulan terakhir, sudah terjadi dua kali kerusuhan di Dogiyai. Dua insiden ini menyebabkan ratusan bangunan terbakar serta warga dan aparat kepolisian terluka. Di Puncak, kelompok separatis teroris melakukan enam kali aksi teror dalam tiga minggu terakhir. Kelompok itu menembak dua warga hingga mengalami luka berat dan membakar tiga rumah, fasilitas menara telekomunikasi, perpustakaan SMA Negeri 1 Ilaga, dan gudang penyimpanan beras milik Pemerintah Kabupaten Puncak.
Di Puncak, Kelompok Separatis Teroris Papua melakukan enam kali aksi teror dalam tiga minggu terakhir. Kelompok itu menembak dua warga hingga mengalami luka berat dan membakar tiga rumah, fasilitas menara telekomunikasi, perpustakaan SMA Negeri 1 Ilaga, dan gudang penyimpanan beras milik Pemerintah Kabupaten Puncak.
”Terjadi siklus kekerasan antara kelompok sipil bersenjata dan aparat keamanan. Hal ini memicu adanya balas dendam sehingga kelompok tersebut menyerang warga sipil yang dicurigai sebagai anggota intelijen,” papar Frits. Ia menuturkan, hasil pantauan Komnas HAM menunjukkan peningkatan kuantitas kasus kekerasan hingga pertengahan tahun ini. Sementara itu, dari sisi kualitas, terungkap bahwa aksi kekerasan terjadi lebih terkoordinasi. Misalnya, serangan kini ditujukan kepada fasilitas perkantoran, layanan publik, dan rumah warga.
Namun dalam pemberitaan yang beredar, berbeda dengan analisa yang dilakukan oleh Fritz Ramanday. Kasus kekerasan akibat kontak tembak aparat keamanan dengan KSTP mengalami penurunan. Disisi lain kekerasan didominasi oleh KSTP kepada masyarakat Papua yang tidak bersalah.
READ ALSO : DITUNJUK JADI PJ GUBERNUR PAPUA, RIDWAN RUMASUKUN ANGGAP PRO-KONTRA DINAMIKA BIASA
Bupati Puncak Willem Wandik, SE, M.Si sangat geram dengan ulah KSTP di wilayah Puncak. “Kalau kelompok KKB mengatakan bahwa tujuan mereka adalah berjuang untuk merdeka, tetapi warga sendiri atau keluarga sendiri saja di bunuh, ini berjuang apa yang kayak begini?!”.
Bahkan Bupati mengutuk langsung tindakan KSTP yang tega membunuh rakyat sendiri. “Kejadian pembunuhan sodara saya atau masyarakat saya ini, membuat saya takut, kejadian ini sudah tidak benar, benar – benar membuat saya takut, karena ini sudah sangat – sangat tidak benar, dan apabila ada orang dibalik kejadian ini yang membuat atau memerintahkan untuk membunuh anak ini, saya kutuk dengan tanah ini, saya kutuk kalian semua kelompok ini(KSTP)!”
Bupati juga menganggap Tindakan KKB bukanlah perangai laki-laki atau pengecut. Karena Papua merupakan tanah yang menjunjung tinggi adat, cinta damai, dan jika ingin berperangpun hanya melibatkan lawan yang sepadan, dalam hal ini jika KSTP bersenjata maka lawannya adalah TNI Polri bukan masyarakat tidak berdaya seperti para guru, anak SMA dan tukang ojek yang hanya melayani masyarakat. “Kalau mau perang, kami siapkan lapangan perang, biar kita masyarakat undur dan kalian berperang melawan TNI / POLRI, itu baru laki – laki jangan membuat masyarakat jadi takut atau jadi Korban.”
READ ALSO : SOROTI PEMBUNUHAN MHICELLE KURISI, KOMNAS HAM MINTA POLISI USUT TUNTAS
Sementara itu subkoordinator Bagian Pelayanan Pengaduan di Komnas HAM Perwakilan Wilayah Papua Melchior Weruin merekomendasikan adanya dialog damai antara negara dan kelompok yang bertikai. Hal ini sudah terealisasikan saat pemerintah berdialog dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Finlandia tahun 2005. ”Terkesan masih adanya diskriminasi dari Pemerintah Indonesia untuk membuka perundingan dengan kelompok sipil bersenjata. Padahal, sebelumnya pemerintah sudah melakukan hal yang sama dengan pihak GAM,” kata Melchior.
Berbeda dengan tudingan subkoordinator Bagian Pelayanan Pengaduan di Komnas HAM Perwakilan Wilayah Papua Melchior Weruin, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri mengatakan, pihaknya telah melakukan pendekatan yang maksimal dalam penegakan hukum dan upaya persuasif untuk mengatasi gangguan keamanan di wilayah hukum Polda Papua. Namun KSTP tidak ada itikad baik untuk berunding, pihaknya memberi kesempatan kepada seluruh elemen masyarakat dari pejawab pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk membantu bernegoisasi dengan KSTP.
READ ALSO : TIGA ANGGOTA KSTP TEWAS DISERGAP TNI, SATU DIANTARANYA ORANG DEKAT EGIANUS KOGOYA
