Selasa, April 16, 2024
BerandaNASIONALCARI SOLUSI TANGANI PAPUA, WAPRES AJAK DIALOG TOKOH AGAMA DAN PEGIAT HAM

CARI SOLUSI TANGANI PAPUA, WAPRES AJAK DIALOG TOKOH AGAMA DAN PEGIAT HAM

PAPUA, “tabloidnusantara.com” – Ketua Muhammadiyah Papua, Subhan Hamid Massa, usai pertemuan dengan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin bersama tokoh agama dan pegiat HAM di Papua, Selasa (10/10/2023), di Kantor Gubernur, Kota Jayapura mengungkapkan lima poin penting rumusan hasil dialog.

Diketahui, pertemuan Wapres dengan Tokoh Agama dan Pegiat HAM Papua, berlangsung di lantai 4, Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura. Sebanyak 15 perwakilan tokoh agama dan pegiat HAM di Papua hadir dalam pertemuan tersebut.

“Ada sekitar lima poin rumusan yang dihasilkan dari dialog, pertama penyelesaian masalah di Papua dengan mengedepankan adat dan kultural orang Papua. Kedua, pendekatan ekonomi dan hukum yang berkeadilan serta tegas.” tegas Subhan Hamid Massa

READ ALSO : JAGA KEDAULATAN NEGARA, SATGAS PAMTAS TNI RI-PNG AMANKAN PELINTAS BATAS ILEGAL

Ketua Muhammadiyah Papua, Subhan Hamid Massa, usai pertemuan dengan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin bersama tokoh agama dan pegiat HAM di Papua, Selasa (10/10/2023), di Kantor Gubernur, Kota Jayapura mengungkapkan lima poin penting rumusan hasil dialog. (dok : viva.co.id)

“Ketiga, pemerintah benar-benar hadir di semua aspek (kota sampai pedalaman). Keempat rekonsiliasi yang berbasis kultur dimana pemerintah harus memahami kebiasaan warga Papua, sehingga jangan sampai mereka suka papeda dikasi hamburger. Dan yang terakhir adalah penanganan keamanan yang harus dilakukan dengan humanis sehingga tidak menimbulkan trauma,” lanjutnya.

Menurutnya dalam dialog tersebut terdapat hal penting lain yang menjadi pembahasan dalam perumusan yaitu dorongan kepada pemerintah untuk menghadirkan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Papua, khususnya di Kota Jayapura. Hadirnya Pengadilan HAM akan menumbuhkan rasa saling percaya antara rakyat Papua dan pemerintah terkait penanganan masalah HAM.

“Yang terjadi saat ini ada rasa ketidakpercayaan, baik dari pemerintah pusat kepada Papua maupun sebaliknya. Hal ini perlu titik temu, salah satu yang diusulkan yaitu kehadiran Pengadilan HAM di wilayah Papua,” pungkasnya.

READ ALSO : SATGAS YONIF 330 GELAR PROGRAM BORONG HASIL BUMI WARGA PAPUA

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments