PAPUA, “tabloidnusantara.com” – Polemik terkait kemerdekaan Papua sejak Tahun 1960 terus mencuat sampai saat ini, ditambah dengan sejumlah negara yang ingin campur tangan. Delegasi Indonesia yang walk out dalam KTT MSG (Melanesian Spearhead Group) pekan lalu menunjukkan pemerintah Indonesia secara tegas tidak setuju terkait pengakuan gerakan-gerakan pembebasan Papua Barat.
Namun, bukan berarti Indonesia tidak ingin untuk menjalin hubungan diplomasi dengan negara-negara Melanesia. Kolaborasi antara Indonesia dan negara-negara Melanesia akan terus dibangun, walaupun sering bertentangan ideologi terkait Papua. “Kami sebenarnya adalah saudara dan kami berharap dapat terus mempererat tali silaturahmi bersama.” kata Mansury, Wakil Menteri Luar Negeri RI.
Dukungan akan kemerdekaan Papua tidak hanya datang dari negara-negara Melanesia, tetapi juga berasal dari negara di lingkar Pasifik. Dukungan ini tidak jarang membuat pemerintah Indonesia geram dan heran. Mereka mendukung suatu pergerakan dengan keinginan untuk memerdekakan diri didalam suatu negara yang berdaulat dan diakui oleh dunia dan PBB.
READ ALSO : HINDARI HAM, KSTP BUNUH AKTIVIS KEMANUSIAAN OAP YANG DIAKUI SEBAGAI INTELIJEN
Berikut daftar negara pasifik yang pernah dan masih dukung Papua merdeka.
Australia
Australia masuk dalam deretan negara yang turut mendukung Papua Merdeka. Beberapa kelompok aktivis pendukung Papua di sejumlah negara menggunakan bendera Bintang Kejora dalam gerakannya. Setiap tanggal 1 Desember, aktivis pro-Papua mengibarkan bendera bintang kejora untuk menunjukkan aksi protes kepada pemerintah Indonesia. Dikutip dari ABC News, bendera bintang kejora terlihat dikibarkan di Balai Kota Leichhardt, Sydney, Australia.
Perayaan pengibaran Bendera Bintang Kejora berlangsung selama beberapa tahun. Berlangsungnya perayaan ini mendapat dukungan penuh dari Walikota Inner West Council. The Australia West Papua Association (AWPA) mengucapkan rasa terima kasih dan harapannya atas dukungan pemerintah Australia akan kebangkitan Papua.
“Mudah-mudahan tahun ini aparat keamanan mengizinkan masyarakat Papua Barat merayakan hari penting yang penting bagi masyarakat Papua ini tanpa campur tangan.”kata Joe Collins dari AWPA, dikutip dari Asia Pacific Solidarity Network.
Australia mendukung kemerdekaan Papua dengan maksud terselubung dibaliknya. Menurut Australian Crisis Simulation Sumit, keberhasilan kemerdekaan Papua akan membuat pengaruh Australia semakin kuat yang berujung pada keuntungan ekonomi bagi Australia.
Selandia Baru
READ ALSO : HIDUPKAN KEMBALI PASAR TRADISIONAL, SATGAS TNI BANGKITKAN PEREKONOMIAN DI PEDALAMAN PAPUA
Negara dengan julukan Aotearoa, Selandia Baru turut mendukung Papua merdeka. Dukungan ini terwujud dengan keikutsertaan 11 anggota parlemen dan politikus Selandia Baru dalam Deklarasi Westminster. Pacific Media Center memberitakan bahwa partai yang ikut serta dalam deklarasi ini adalah partai hijau, buruh, nasional, dan Maori. Tokoh Papua dibalik terciptanya deklarasi ini adalah Benny Wenda. Pada tanggal 10 Mei 2017, Benny menghadiri pertemuan bersejarah dengan Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP).
Vanuatu
Vanuatu termasuk negara yang keras dalam mendukung kemerdekaan Papua. Masih segar dalam ingatan kita terkait perwakilan Vanuatu yang menyinggung Indonesia dalam sidang PBB Tahun 2021. Tindakan ini mendapat respon keras dari delegasi Indonesia. Tudingan Vanuatu terkait pelanggaran HAM di Papua dinilai tidak berdasar. Serangan ini tidak hanya terjadi sekali. Perwakilan Vanuatu kerap mengecam Indonesia dalam forum internasional United Nation sejak Tahun 2016.
Menanggapi kritik Vanuatu tersebut, Kementerian Luar Negeri RI membuat Surat Pernyataan Hak Jawab. Surat itu mengandung poin-poin sikap RI menolak segala pernyataan Vanuatu. Pemerintah Vanuatu diharapkan berhenti ikut campur dalam urusan Papua dan fokus mempererat hubungan diplomasi dengan Indonesia.
Tuvalu
Tuvalu masuk dalam daftar negara Pasifik yang mendukung kemerdekaan Papua sejak lama. Dikutip dari The Guardian News, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Sawai, menuntut Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyelidiki pelanggaran HAM di Papua Barat.
Charlot menegaskan bahwa masyarakat Papua Barat harus diberikan kebebasan menentukan nasib sendiri tanpa adanya tekanan kolonialisme. Pemerintahan Tuvalu mengajak negara Australia dan Selandia Baru turut serta dalam tuntutannya.
READ ALSO : KOMPONEN PEMUDA DAN MASYARAKAT PAPUA SERENTAK TOLAK KSTP
Nauru
Pemerintah Nauru berkomitmen untuk terus mendukung kemerdekaan Papua. Presiden Nauru, Baron Waqa, menyampaikan pada perayaan 50 Tahun kemerdekaan Nauru terkait dukungan sepenuhnya atas kemakmuran Papua dan Papua Barat, dilansir dari RNZ News.
Bahkan pada Tahun 2000, perwakilan Papua Barat telah diberi status anggota delegasi resmi Nauru di KTT PIF. Pemerintah Nauru berusaha memasukkan konflik Papua kedalam topik pembahasan forum internasional menurut Pacific Islands Forum Secretariat.
Kepulauan Marshall
Presiden Kepulauan Marshall, David Kabua, mendesak PBB untuk tidak menyerah akan tujuannya untuk memperhatikan kelompok-kelompok tertinggal. Dilaporkan oleh Pusat Hak Asasi Manusia Papua Barat, PBB berkewajiban memenuhi tujuan organisasi pada Tahun 2030 “Tidak ada yang meninggalkan siapapun”. Dengan tujuan ini, UNHCR harus mengawasi negara-negara kuat agar tidak merampas HAM masyarakatnya.
Kepulauan Solomon
Dukungan kemerdekaan Papua juga datang dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon Manasseh Sogavare. Hon berjanji untuk mengupayakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bergabung dalam Pacific Island Forum. Perdana Menteri Hon pernah berencana menunjuk langsung perwakilan Papua Barat yang akan bergabung dalam forum internasional negara-negara pasifik.
“West Papua tetap menjadi jantung Pemerintahan Koalisi Demokratik untuk Perubahan dan akan mendukung ULMWP dan rakyat West Papua dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan internasional,” kata Sogavare dikutip dari Solomon Times.
“Pemerintah Kepulauan Solomon di bawah kepemimpinan Pemerintahan Koalisi Demokratik untuk Perubahan akan menunjuk Utusan Khusus untuk West Papua dan juga akan mengupayakan penerimaan West Papua ke Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik,” lanjutnya. Sogavare juga meyakinkan masyarakat Papua untuk terus mendukung keanggotaan mereka dalam Melanesian Spearhead Group.
