Senin, Mei 27, 2024
BerandaHANKAMSEMPAT KELUHKAN RUMAH WARGA MAYBRAT DIJADIKAN POS TNI, INI FAKTA KENDALA PENGUNGSI...

SEMPAT KELUHKAN RUMAH WARGA MAYBRAT DIJADIKAN POS TNI, INI FAKTA KENDALA PENGUNGSI BELUM BISA DIPULANGKAN KE KAMPUNGNYA

PAPUA BARAT, Tabloidnusantara.com” – Pemerintah daerah kabupaten Maybrat mengaku bahwa sebanyak 5.000 pengungsi hingga kini belum bisa dipulangkan pasca penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya 2021 silam karena masih terkendala infrastruktur hingga biaya.

“Untuk pemulangan para pengungsi kami terkendala infrastruktur (jalan) kemudian yang kedua adalah biaya,” kata Ketua Tim Pemulangan Eksodus Maybrat Melianus Saa seperti yang dikutip dalam media online detikcom, Rabu (9/8/2023). Melianus mengatakan upaya pemulangan telah dilakukan sejak terbentuknya tim pemulangan eksodus Maybrat oleh Pj Bupati Maybrat Benrhard Rondonuwu. Upaya pemulangan itu sudah dilakukan selama 9 bulan terakhir.

READ ALSO : SETELAH ENAM BULAN DI SANDERA, PM SELANDIA BARU DESAK KKB UNTUK BEBASKAN PILOTNYA

Kendala dan hambatan yang disampaikan Pj Bupati Maybrat tersebut juga sekaligus menjawab berita yang sudah beredar bahwa pengungsi di Kabupaten Maybrat, mengeluh rumah dan fasilitas umum di kampung mereka masih dijadikan pos militer TNI setelah konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan TNI di Kisor pada 2 September 2021. Lami Faan, salah satu pengungsi, mengatakan ia disuruh pulang ke kampung asal oleh pemerintah daerah. Namun ia bingung tinggal di mana karena rumahnya dijadikan pos militer TNI.

Bahkan Pastor Heri Lobya, staf Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Ordo Santo Augustinus (OSA), berharap Pemerintah Kabupaten Maybrat dan para pemangku kepentingan agar mengingatkan aparat TNI untuk tidak menggunakan fasilitas umum. “Pemerintah Maybrat dan semua pihak yang peduli terhadap pengungsi Maybrat perlu mengingatkan aparat TNI agar kantor kampung, sekolah, dan fasilitas umum lainnya jangan dijadikan sebagai pos,” kata Heri Lobya.

Menyikapi hal tersebut Mabes TNI buka suara terkait keluhan pengungsi di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, yang rumahnya dan fasilitas umum di kampungnya masih dijadikan pos militer TNI. Berdasarkan klarifikasi yang diterima dari Kapendam XVIII/Kasuari, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, pemanfaatan fasilitas umum dan rumah warga sebagai pos TNI sudah mendapat izin dari pemerintah daerah. “Pos TNI yang berada di Maybrat menggunakan fasilitas umum atas izin, koordinasi, dan persetujuan pemerintah daerah,” kata Julius kepada Tempo, Jumat, 4 Agustus 2023.

READ ALSO : PASCA PENYERANGAN KKB 1.212 RUMAH DI MAYBRAT RUSAK, SAAT INI 419 UNIT DIPERBAIKI

Sejumlah warga Maybrat, Papua Barat Daya, melakukan demo di depan Gedung DPRD Maybrat memprotes pendirian pos militer di kampung mereka, Senin, 17 April 2023. (nasional.tempo)

Julius mengatakan, sebab situasi sudah mulai kondusif, TNI hanya menggunakan fasilitas umum di kampung yang masih sepi atau belum ditempati kembali oleh warganya. “Sementara untuk rumah masyarakat yang digunakan sebagai Pos Sementara TNI terdata hanya satu unit saja,” ujar Julius. Adapun rumah yang digunakan sebagai pos TNI tersebut adalah rumah yang belum rampung dibangun. Julius mengatakan anggota TNI yang memanfaatkan sementara rumah tersebut telah menjaga dan merawat rumah tersebut.

Selain kedua kendala yang disebutkan sebelumnya Pj Bupati Maybrat Benrhard Rondonuwu juga menjelaskan bahwa proses pemulangan ini juga terkendala karena ribuan pengungsi tidak tertampung di satu lokasi. Mereka tersebar di rumah keluarga sehingga kesulitan untuk dijangkau. Infrastruktur (jalan) pun masih dalam perbaikan. “Melihat kondisi ini para pengungsi ini tidak tertampung 1 tempat, semua tersebar di rumah rumah keluarga jadi sulit untuk kami jangkau ke sana kemari dan memerlukan waktu yang lama,” ujarnya.

Dia mengaku Pj Bupati Maybrat telah masukkan proposal kepada pemerintah provinsi hingga pusat perihal bantuan biaya. Namun hingga kini belum mendapatkan tanggapan. “Pj Bupati sudah masukkan proposal di Pemprov dan pemerintah pusat, tapi belum ada tanggapan. Hanya Kementerian Sosial yang tanggapi tapi melalui gereja GKI sementara dibantu sudah tahap ketiga sekarang,” ungkapnya.

Kendala pemulangan pengungsi ini juga disampaikan oleh Pj Bupati Maybrat Benrhard Rondonuwu. Dia mengaku pihaknya masih terkendala infrastruktur sehingga pengungsi belum dipulangkan. “Contohnya, di Aifat Timur Selatan, Aifat Timur dan Aifat Timur Jauh tidak ada jalan. Kami hanya sampai di Aifat Timur Tengah paling ujung karena jalannya sedang dikerjakan sekarang dengan dana Pemda,” ujarnya.

Bernhard mengatakan, sebelum kepulangan para pengungsi, ratusan rumah yang rusak telah diperbaiki. Pemda memberikan bantuan material berupa seng, pintu, jendela hingga peralatan makanan untuk mengisi rumah rumah warga. “Kami sudah berikan dukungan material seperti perbaikan seng, pintu dan jendela untuk perbaikan rumah rumah yang rusak,” kata Bernhard.

READ ALSO : KETEGASAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KST WAJIB DILAKUKAN SEBAGAI EFEK JERA

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments