PAPUA“Tabloidnusantara.com” – Dukungan terhadap keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam di Melanesian Spearhead Group (MSG) terus dilakukan, dan pada Rabu (19/7/2023) di tujuh wilayah di Tanah Papua aksi dukungan itu kembali digelar.
Menteri Urusan Politik Pemerintah sementara ULMWP, Bazoka Y. Logo dalam siaran pers yang diterima redaksi Jubi, Rabu (19/7/2023) malam mengatakan, di Wamena massa rakyat West Papua wilayah Lapago memadati Kota Wamena dengan mengenakan berbagai busana tradisional, serta mewarnai tubuh mereka dengan corak bendera Bintang Kejora dan lima bendera anggota tetap MSG serta membawa dan mengibarkan sejumlah bendera negara-negara Melanesia seperti Fiji, Solomon Islands, Vanuatu, PNG dan Kanaky (FLNKS).
Aksi dukungan agenda yang sama juga dilakukan di Kota Jayapura tepatnya di kediaman Ketua West Papua Council, Mr. Buchtar Tabuni di Kamwolker, dimana telah dihadiri oleh ratusan massa rakyat West Papua dari berbagai titik kumpul di Kabupaten Jayapura (Sentani) dan Kota Jayapura.
READ ALSO : MASYARAKAT NDUGA MENDERITA AKIBAT TEROR KKB DAN PENCULIKAN PILOT SUSI AIR
Beberapa pandangan mengatakan bahwa aksi dukungan terhadap keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam di Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah hal sia-sia. Meskipun beberapa tahun yang lalu ULMWP diberi status pengamat dalam KTT ini dan mewakili orang Papua yang tinggal di luar Indonesia, namun MSG akan mempunyai banyak pertimbangan ketika harus memutuskan ULMWP berstatus anggota penuh MSG. Kemungkinan peluang ULMWP yang hanya setingkat organisasi masyarakat di Papua dan bukan negara untuk menjadi anggota MSG sangat tipis.
Disisi lain Indonesia adalah negara yang berdaulat (termasuk Papua didalamnya) sendiri meningkat, yang selama ini hanya menjadi observer (peninjau) dinaikkan menjadi associate member (keanggotaan penuh). Keanggotaan Indonesia diterima dengan mempertimbangkan letak geografis strategis yang berdekatan dengan kawasan Pasifik. Indonesia merupakan rumah bagi 11 juta masyarakat Melanesia yang berada di lima provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.
Hasil KTT MSG saat itu sepertinya menunjukkan bahwa negara-negara yang tergabung di MSG berkeinginan kuat agar Pemerintah Indonesia tetap atau bahkan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Papua. Hal ini tersirat dari diterimanya ULMWP sebagai observer dalam keanggotaan MSG, dimana Indonesia juga masuk sebagai anggota di dalamnya.
Dengan posisi ULMWP sebagai observer, Indonesia tentu akan terpacu dalam meningkatkan kualitas pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat, karena ULMWP tentu tidak akan tinggal diam dalam memperjuangkan nasib masyarakat Papua dan Papua Barat melalui dunia internasional. Sehingga posisi baru ULMWP di MSG bisa sebagai pengawas Indonesia di forum internasional.
READ ALSO : TAK TAMPIL DALAM VIDEO EGIANUS KOGOYA, INDIKASI KESEHATAN PILOT SUSI AIR MEMBURUK
Tantangan peningkatan kualitas pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat saat ini sudah dijawab oleh Pemerintah Indonesia, dimana saat ini pemerintah sangat genjar melakukan percepatan pembangunan Papua. Pada kenyataannya, Indonesia telah berkomitmen untuk memajukan Papua dan Papua Barat melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah ini. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat dan memberikan mereka kesempatan yang sama dengan wilayah lain di Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga telah memberikan otonomi khusus kepada Papua Barat melalui Undang-Undang Otonomi Khusus yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843) dan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 2 Tahun 2021 dan juga berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengamanatkan beberapa hal pokok, seperti penyerahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten/kota, penambahan transfer dana otonomi khusus Papua menjadi 2,25% dari Dana Alokasi Umum Nasional, dan ketentuan anggota DPRP/DPRK yang diangkat tanpa melalui mekanisme Pemilihan Umum dengan kuota 25%. Sebagai upaya melaksanakan amanah tersebut, dibutuhkan kerja sama pihak-pihak terkait dalam mewujudkan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, seperti para tokoh adat dan masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Tanah Papua menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang indonesiasentris. Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya saat meresmikan Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kota Jayapura, pada Selasa, 21 Maret 2023. “Saya sampaikan bahwa pembangunan Indonesia sekarang bukan jawasentris tetapi indonesiasentris, dan Tanah Papua menjadi prioritas dari pembangunan yang kita lakukan,” ucap Presiden. Presiden menyebut bahwa pembangunan infrastruktur di Papua telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Presiden pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal pembangunan di Tanah Papua.
Presiden mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur di Tanah Papua seperti jalan, jembatan, bandara, hingga pos lintas batas negara (PLBN). “Mari kita lihat dari infrastruktur, jalan Trans-Papua 3.462 kilometer telah kita bangun di Tanah Papua. Jalan di perbatasan 1.098 kilometer telah dibangun di Tanah Papua, Jembatan Youtefa 1,3 kilometer ada di Jayapura, Bandara Domine Eduard Osok di Sorong juga kita perbaiki terminalnya,” ujar Presiden. “Bandara di Wamena kita bangun (di) Jayawijaya, kemudian juga pembangunan lintas batas di tiga lokasi, seingat saya di Skouw, kemudian di Sota, kemudian yang terakhir di Yetetkun, Boven Digoel,” lanjut Presiden.
READ ALSO : POLISI TANGKAP PELAKU DIDUGA MEMBAKAR MOBIL DI KOYA KOSO
Bahkan menghadapi PON XX tahun 2021, sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya membangun 4 venue olahraga untuk mendukung penyelenggaraan PON XX Papua. Arena Aquatic dibangun dengan biaya sebesar Rp 401 miliar oleh PT Waskita Karya (Persero) dilengkapi dengan fasilitas pool sesuai standar Federation Internationale de Natation (FINA).
Selanjutnya Istora Papua Bangkit dibangun dengan biaya Rp 278,5 miliar oleh PT PP (Persero) pada lahan seluas 33.016 m2 di kawasan Kampung Harapan. Di kompleks ini terdapat juga Stadion Utama Lukas Enembe yang dilengkapi dengan fasilitas standar internasional dan sarana pendukung lain, seperti lapangan latihan/pemanasan dan area parkir. Bangunan Istora Papua Bangkit telah meraih 3 penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Venue ketiga dan keempat adalah arena Cricket dan lapangan Hockey (indoor dan outdoor) yang dibangun dengan biaya sebesar Rp 288,3 miliar oleh PT Nindya pada lahan seluas 133.509 m2. Venue Hockey Outdoor telah menerima sertifikasi dari Federasi Hoki Internasional (FIH) sebagai arena yang siap digunakan untuk pertandingan berskala Internasional.
Tentu saja, masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam membangun Papua Barat. Salah satunya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat Papua dalam proses pembangunan. Melibatkan mereka secara aktif dalam pengambilan keputusan dan memberdayakan mereka secara ekonomi adalah langkah penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Wujud nyata percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan mempertipis peluang ULMWP menjadi anggota tetap MSG. Bahkan menurut beberapa sumber peluang tersebut akan semakin tipis ketika perjuangan organisasi yang menginginkan Papua merdeka tidak terintegrasi menjadi satu kesatuan.
Potensi untuk ULMWP menjadi dua sangat menonjol secara nyata, yang satu dibawa pemerintahan Republik West Papua yang mana kelompok ini melakukan kampanye di negara-negara Pacific bulan ini. Sedangkan ULMWP yang satu dipimpin pemimpin Papua merdeka yang lain, kemudian mereka juga melakukan lobi ke negara-negara Melanesia untuk ajukan aplikasi di MSG. Kalau terpecah menjadi dua, berarti aplikasi mana yang harus diterima oleh MSG?
Selain hambatan tersebut, masih banyak alasan yang akan dipertimbangkan MSG ketika mereka memutuskan ULMWP menjadi anggota tetap. Selain permasalahan internal ULMWP, beberapa anggota MSG menganggap konflik yang terjadi saat ini di Papua sebagai isu domestik dalam negeri Indonesia sehingga tidak mau terlibat ataupun bisa menjadikan lahan bisnis.
Diplomasi Indonesia kepada negara-negara yang dulu mendukung Papua merdekapun saat ini gencar dilakukan. Bahkan Indonesia menjalin hubungan bilateral terhadap negara-negara tersebut salah satunya Vanuatu. Indonesia rela mengirimkan bantuan ke Vanuatu yang sedang mengalami bencana.
