Kapolda menjelaskan bahwa selain di Kabupaten Nduga beberapa wilayah menjadi perhatian kepolisian sehingga para kapolres diminta untuk mendalami dan memproses hukum bila ada indikasi penyaluran dana kampung kepada KKB. Dana kampung itu diberikan untuk membantu mempercepat proses pembangunan di kampung sehingga pemanfaatannya sesuai program yang sudah disepakati bersama, bukan sebaliknya dana tersebut diberikan kepada KKB yang sering membuat resah masyarakat di sekitarnya sehingga bila terindikasi maka kepala kampung akan diproses hukum, tegasnya.
Penyelidikan penyaluran dana desa ini dilakukan setelah ada indikasi bahwa kelompok separatis Papua menggunakan uang bantuan pemerintah untuk membeli senjata di pasar gelap. Menurut sejumlah pengacara dan dokumen pengadilan membuktikan bahwa frekuensi pemberontakan di Papua tersebut mengalami peningkatan akhir-akhir ini sejalan dengan lonjakan penjualan senjata ilegal di wilayah itu. . Dan yang menjadi catatan bahwa dana desa ternyata menjadi sumber pendapatan utama bagi wilayah paling timur di Tanah Air itu.
READ ALSO : TERBUKTI MAKAR, POLISI BANTAH TUDINGAN PENANGKAPAN TERSANGKA KNPB SEBAGAI PEMBUNGKAMAN HAK SIPIL DAN POLITIK
