Bahkan dalam rentang waktu sebelumnya mereka menyasar tenaga kesehatan (Nakes) yang tidak bersalah menjadi target kebiadabannya, seperti dikutip tempo.co.id., pada 13 September 2021 KKB melakukan pembakaran dan penyerangan di Puskesmas dan sekolah di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. KKB juga melakukan kekerasan terhadap sejumlah tenaga kesehatan. Seorang tenaga kesehatan bernama Gabriela Meilani gugur karena mengalami kekerasan oleh KKB. Gabriela ditemukan di jurang dalam keadaan yang memprihatinkan. Sedangkan sejumlah nakes yang lain mengalami luka tusuk dan pukulan serta satu Nakes belum ditemukan.
Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Bernard Ramandey mengatakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang dilakukan oleh KKB di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, melanggar Hak Asasi Manusia.
“Kekerasan yang dilakukan KKB terhadap tenaga kesehatan tidak akan mendapatkan tempat atau simpati di mata internasional karena apa yang dilakukan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia,” ujar Frits kepada Tempo, Sabtu (18/9/2021) beberapa waktu yang lalu.
Bahkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo seperti dikutip mediaindonesia.com, mengutuk keras tindakan biadab teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang membakar Puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua tersebut. Para tenaga kesehatan (Nakes) wanita sampai dilecehkan hingga tewas, serta ditendang ke jurang. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo mempertanyakan aktivis HAM dan aktivis perempuan yang minim respon atas isu ini. Berbeda ketika terjadi pembelaan diri oleh personel TNI atas KKB yang kerap dikaitkan dengan pelanggaran HAM. “Sekali lagi saya tegaskan, sikat habis. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Jangan ragu bertindak hanya karena persoalan HAM. Utamakan keselamatan rakyat kita. Jangan lagi ada korban dari rakyat yang tidak bersalah,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (18/9/2021) beberapa waktu lalu.
READ ALSO : VIDEO NATO KIRIMKAN PASUKAN KE PAPUA ADALAH HOAKS
Selain itu, KKB Papua juga sering melakukan pembunuhan terhadap warga sipil yang dianggap sebagai “kolaborator” atau “pengkhianat”. Mereka menggunakan kekerasan sebagai alat intimidasi dan kontrol terhadap masyarakat. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menciptakan iklim ketakutan dan ketidakamanan di wilayah tersebut.
