Penculikan juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB Papua. Mereka sering menculik warga sipil, termasuk anak-anak, untuk tujuan penekanan politik atau tekanan atas pemerintah. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak individu untuk kebebasan dan kehidupan yang layak, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan sosial di daerah tersebut.
Ketika KKB melakukan pelanggaran HAM berat, penting bagi kita untuk mengetahui posisi dan peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam hal ini. Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, Komnas HAM harus berpihak pada keadilan, kebenaran, dan perlindungan hak-hak manusia. Sebagai lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan kebebasan di negara ini.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Komnas HAM dipergunjingkan keterpihakannya karena jarangnya pernyataan yang mengklaim KKB Papua melakukan pelanggaran HAM berat walaupun KKB nyata-nyata melakukannya. Hal ini sangat miris, mengingat tugas utama Komnas HAM adalah melindungi hak asasi manusia.
READ ALSO : DPO SEFNAT MARANI PELAKU TEROR YAPEN DIBURU SATGAS DAMAI CARTENZ
Banyak kasus yang menyorot peran kontroversial Komnas HAM tentang kasus penembakan di Papua. KKB di Papua sering dilaporkan terlibat dalam serangan bersenjata yang menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk warga sipil yang tidak bersalah, apalagi yang menjadi korban adalah TNI-Polri. Namun, Komnas HAM terlihat tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB ini. Masyarakat pun bertanya-tanya keterpihakan Komnas HAM terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya.
