PAPUA, “tabloidnusantara.com” – Dalam acara Safari Pemilu TNI-Polri, Pemda dan penyelenggara Pemilu Papua di Hotel Suni Abepura, Kasubbag Opsin BIN Daerah Papua, Herri Sunandar menyampaikan bahwa pihaknya mengidentifikasi empat potensi kerawanan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di Papua. Hal ini disampaikan di Hotel Suni Abepura, Sabtu 11 November 2023.
Empat potensi ini menurut Herri meliputi praktEk money politik, netralitas penyelenggara pemilu dan aparatur negara, politik identitas, serta ancaman Kelompok Separatis Teroris Papua atau KTSP. Herri juga menjelaskan bahwa secara umum kondisi politik dan keamanan di Papua terkendali, namun penting mencermati Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, yang menempatkan Provinsi Papua dalam kategori kerawanan sedang dengan nilai 39.00.
READ ALSO : AKSI TEROR KSTP BERLANJUT, WARGA DI DISTRIK GOME MINTA PERLINDUNGAN TNI
“Guna memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar perlunya strategi pengamanan. Strategi ini meliputi pemetaan kerawanan, koordinasi dengan penyelenggara pemilu, koordinasi dengan aparat keamanan, penggalangan tokoh prominen dan viralisasi konten positif,” katanya. Dalam konteks keamanan, Herri memperkirakan KSTP akan memanfaatkan berbagai momentum dan isu untuk mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024. Ancaman ini perlu menjadi perhatian serius.
READ ALSO : BANTU DIDIK ANAK USIA DINI, SATGAS YONIF 125/SMB OPERASIONALKAN PAUD DI KAB MAPPI
Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri menyebut peningkatan signifikan dalam situasi keamanan di Provinsi Papua menyebabkan lonjakan kasus dari 3.052 menjadi 7.061. Peningkatan tersebut, menurut Fakhiri, harus diantisipasi dengan baik untuk memastikan jalannya pemilu yang aman dan kondusif. Ia meyakini kerja sama yang baik dari waktu ke waktu ini akan membuat stabilitas kamtibmas bisa semakin kondusif.
Fakhiri juga menegaskan bahwa Polri dan TNI siap mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik pemilu hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia meminta KPU dan Bawaslu untuk menjaga netralitas dan fokus pada penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.
“Saat ini, kita di Polda Papua telah menyelenggarakan Operasi Mantap Brata Cartenz 2023-2024. Operasi ini terselenggara selama 222 hari dengan melibatkan sebanyak 8.522 personel untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Papua,” katanya.
Fakhiri berharap semua harus bersinergi dengan baik tanpa mempengaruhi masing-masing pelaksana, sehingga berbagai hambatan bisa teratasi bersama. Sebab Pemilu ini punya makna bagi kita semua yang ada di Papua,” ucapnya.
Kapoksahli Pangdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Achmad Fauzi menegaskan keterlibatan TNI dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dengan netralitas sebagai prinsip utama. “Kodam XVII/Cenderawasih memiliki tugas pokok untuk menangkal, mencegah, dan menanggulangi ancaman dari dalam dan luar negeri di seluruh wilayahnya,” ucapnya.
Fauzi juga menekankan perlunya memperkirakan tingkat ancaman dengan mencermati situasi politik sosial budaya hankam, terutama dalam menghadapi sistem noken di Papua. “Ini Pemilu yang pertama kali secara serentak, sehingga perlu sinergitas bersama setiap tahapan. Hal ini agar dapat mewujudkan pemilu yang aman, damai dan jujur. Di mana Papua menjadi barometer atau sorotan di Indonesia,” ujarnya.
READ ALSO : KSTP BERULAH LAGI, KALI INI BAKAR RUMAH WARGA DAN RUSAK SMPN 1 GOME