PAPUA BARAT “tabloidnusantara.com” ~ Penjabat Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa’ad memberikan apresiasi kepada TNI/Polri yang telah bekerja keras menyiapkan pasukan untuk mengamankan kunjungan Wapres, sehingga kegiatan kunjungan kerja itu berlangsung aman dan terkendali. “Pangdam Kasuari dan Kapolda Papua Barat pun turun memantau langsung kunjungan Wapres selama tiga hari di Sorong. Saya atas nama pemerintah provinsi memberi apresiasi,” ungkap Musa’ad.
Pihaknya menyebutkan bahwa selama kunjungan Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin dari kedatangan Wapres sejak tanggal 15 hingga tanggal 17 Juli 2023 ke provinsi termuda tersebut berlangsung aman dan kondusif.
READ ALSO : PENYERANGAN POLSEK DAN KORAMIL HOMEYO, BUKTI KKB MULAI TERJEPIT KEHABISAN LOGISTIK
Selain itu, Musa’ad pun memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Papua Barat Daya yang telah turut menjaga kondisi keamanan dan ketertiban selama kunjungan Wapres berlangsung. “Kepada seluruh masyarakat saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungannya selama kunjungan Wapres berlangsung,” ucap Musa’ad. Dia menilai bahwa terciptanya kondisi ini merupakan bagian dari sikap dukungan seluruh elemen masyarakat terhadap seluruh pembangunan yang nantinya berlangsung di Papua Barat Daya. “Kami berharap kiranya sikap dukungan itu akan menjadi modal bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan,” kata Musa’ad.
Sebelumnya, Danrem 181/PVT Sorong Brigjen TNI Juniras Lumbantoruan memastikan bahwa kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin pada 15 hingga 17 Juli 2023 akan berlangsung aman dan kondusif. “Saya pastikan kunjungan Wapres pada 15 Juli hingga 17 Juli 2023 ke provinsi ini akan berlangsung aman dan kondusif,” jelas Danrem 181/PVT usai memimpin apel gelar pasukan persiapan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden RI, yang berlangsung di Lapangan Apel Makorem 181/PVT di Sorong, Kamis (13/7).
Juniras Lumbantoruan ketika itu menyebutkan ribuan personel gabungan TNI-Polri ini ditempatkan di seluruh titik lokasi strategis tepatnya di setiap sudut yang menjadi tempat kegiatan Wapres Ma’ruf Amin selama berada di Kota Sorong. Sesuai Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya pada pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, sepenuhnya diserahkan kepada satuan TNI. Karena itu dia berharap kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang berada di Provinsi Papua Barat Daya untuk bersama terus menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.
READ ALSO : TNI TEGASKAN TAK GUNAKAN CARA MILITER BEBASKAN PILOT SUSI AIR
Berbicara masalah keamanan Papua, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin sebelumnya pernah memaparkan bahwa isu keamanan di Papua tidak dapat digeneralisasi. Sebab, saat ini Papua telah memiliki 6 provinsi dan berdasarkan laporan yang diterima Wapres, kelima provinsi lainnya berada dalam status aman.
“Masalah keamanan Papua itu bukan lagi masalah Papua secara umum sekarang. Karena Papua itu sudah menjadi 6 bagian provinsi. Di provinsi yang lain tidak ada masalah, hanya ada di 1 provinsi di Papua Pegunungan. Bahkan di daerah lain minta nambah provinsi. Di Papua Barat minta tambah 1 provinsi. Di Papua Induk minta nambah provinsi. Artinya mereka sebenarnya tidak ada masalah,” papar Wapres dalam keterangan persnya kepada awak media di Masjid Raya Barus, Jalan Ahmad Yani, Kampung Solok, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (15/02/2023).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, apabila saat ini ada sekelompok individu yang melakukan tindakan ofensif, hal tersebut tidak lagi dapat digeneralisasi menjadi satu kesatuan Papua. “Kalau ada kelompok mengatasnamakan Papua, itu sudah tidak relevan lagi,” imbuh Wapres.
READ ALSO : PANGLIMA TNI: SITUASI DI DOGIYAI PAPUA TENGAH SUDAH KONDUSIF
Wapres pun meyakini, bahwa terciptanya keamanan merupakan salah satu kunci utama dalam melaksanakan pembangunan di tanah Papua. Oleh karena itu, ia meminta agar para jajaran pengamanan wilayah dapat terus mengawal terciptanya suasana aman dan damai di wilayahnya.
“Supaya petugas keamanan kita, ada Kapolda, Pangdam, Danrem, dan akan kita lakukan pengawalan-pengawalan,” imbau Wapres. Dengan demikian, tambahnya, seluruh upaya pembangunan kesejahteraan Papua yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat Papua.
