JAKARTA, “tabloidnusantara.com” – Laksamana Madya TNI Purn Freddy Numberi lahir di Yapen Waropen, Papua pada tanggal 15 Oktober 1947 adalah mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Ia bahkan pernah menjabat Gubernur Papua pada tahun 1998 setelah pensiun dari TNI-AL.
Menyikapi konflik Papua yang semakin memanas dan belum ditemukannya pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrten Laksamana Madya TNI Purn Freddy Numberi memiliki saran untuk pemerintah terkait penyelesaian konflik kekerasan di Bumi Cenderawasih yang berkaitan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Mantan Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta ini menyarankan agar di lakukan operasi militer dalam menumpas TPNPB-OPM.
READ ALSO : PANGLIMA TNI: 4 PEKERJA BTS BUKAN DISANDERA KKB PAPUA
Dia menyarankan, agar sebelum diterapkan operasi militer hendaknya dikosongkan terlebih dahulu daerah-daerah di Papua yang dikuasai yang dikuasai TPNPB-OPM. “Misalnya di Nduga, singkirkan masyarakat dulu, keluar dari area itu. Kita punya uang kan? Pemerintah punya uang kan?” kata Freddy kepada wartawan di sela-sela acara “Temu Warga Papua 2023” di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023).
“Bangun tenda-tenda untuk mereka, mungkin di situ, kasih makan mereka (warga sipil),” tutur Menteri Perhubungan dari 22 Oktober 2009 hingga reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, tanggal 18 Oktober 2011 itu. Kemudian menurutnya pasukan TNI bisa langsung bergerilya melaksanakan operasi militer memberangus TPNPB-OPM yang berada dilokasi tersebut.
READ ALSO : SIAGA TEMPUR BENTUK KESIAPAN PRAJURIT GUNA LINDUNGI RAKYAT
Lebih lanjut dikatakan mantan menteri kelautan dan perikanan periode 2004 dan 2009 ini, bahwa saat ini tentara pembebasan Papua Barat bukan sebagai kelompok kriminal lagi. Melainkan sebagai kombatan atau sudah sebagai anggota angkatan bersenjata, yang akan merusak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itulah, pemerintah pusat melalui pimpinan tertinggi TNI segera melakukan operasi militernya. “Dengan cara seperti itu tidak akan melanggar HAM, sebab sudah termasuk dalam perjanjian konferensi Jenewa,” tuturnya. Freddy mengatakan bahwa TPNPB-OPM menguasai wilayah tertentu dan melakukan serangan secara terus menerus.
