JAKARTA, “ tabloidnusantara.com” –, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan bagi pembentukan ekosistem hilirisasi sebagai syarat utama bagi para pengusaha di sektor pertambangan untuk memperpanjang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Bahlil menjelaskan persyaratan tersebut ditetapkan pihaknya guna mendukung keinginan Presiden Prabowo untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam guna meningkat nilai tambah domestik sehingga bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen.

“Syarat utama PKP2B, kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (25/11)

Ia mengatakan persyaratan tersebut bertujuan untuk mendiversifikasi pendapatan Indonesia agar tidak terlalu mengandalkan ekspor komoditas mentah, serta menekan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang masih cukup tinggi.

“LPG kita impor satu tahun itu 6 juta ton, konsumsi LPG kita 8 juta ton per tahun. Industri dalam negeri LPG kita itu hanya 1,6 sampai 1,8 juta ton, sisanya ya impor. Kita mau bikin gas, gasnya harus C3, C4, dan di Indonesia itu sedikit,” katanya.

Bahlil juga menambahkan untuk membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi dari Presiden Prabowo, pemerintah sudah menyiapkan peta jalan (roadmap) 28 komoditas utama hilirisasi yang 91 persen di antaranya berada di lingkup Kementerian ESDM, dan membutuhkan realisasi investasi sebesar 618 miliar dolar AS hingga tahun 2040.

“Dari 618 miliar dolar AS itu sekitar 91 persen ada di kementerian ESDM,” katanya.