JAKARTA, “tabloidnusantara.com ” – Terkait dengan berbagai perkembangan politik internasional terhadap Papua, pemerintah dan bangsa Indonesia harus mewaspadai akademisi dari Australia yang bernama Damien Kingsbury. Didukung berbagai sepak terjangnya di masa lalu, akademisi ini juga merupakan tokoh sentral dari lepasnya Timor Timur dari Indonesia.
Bahkan dalam Konferensi di Australia pada September 2014, Prof Damien Kingsbury secara gamblang melakukan sikap provokasi dengan mengatakan dirinya sudah mengantongi kebijakan Presiden Joko Widodo atas Papua. Demikian diungkapkan oleh Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri dalam pertemuannya dengan Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) AM Putut Prabantoro di kantor PPAD Jakarta, Jumat (13/12/2017).
READ ALSO : PROF HIKMAHANTO JUWANA : INDONESIA PATUT ABAIKAN BERBAGAI MANUVER BENNY WENDA TENTANG PAPUA BARAT
Seperti yang dikutip dalam banjarmasin.tribunnews.com Kiki Syahnakri menjelaskan saat itu bulan September 2014 diadakan pertemuan di Melbourne Australia tentang Interfet. Selain Kiki Syahnakari, hadir dalam pertemuan tersebut adalah Brigjen TNI (Pur) Andreas Mere. Pertemuan ini membahas tentang penugasan Interfet di Timor Timur. Sebagai pembicara antara lain Prof Damien Kingsbury dari, Deakin University Melbourne, Australia dan juga PM Timor Leste Xanana Gusmau. Pembicara lain dari Thailand, Filipina dan Australia yang berjumlah 18 orang.
“Entah suatu kebetulan atau tidak, Prof Damien Kingsbury menjadi pembicara terakhir dalam pertemuan tersebut. Dari cara dan konten paparan yang diberikan, seolah-olah Prof Damien Kingsbury merupakan penyimpul dari dan seolah-olah menjadi tokoh yang ditunggu-tunggu dalam pertemuan tersebut. Sehingga kesan yang muncul adalah paparan Prof Damien Kingsbury tersebut merupakan konklusi dari pertemuan ini,” ujar Kiki Syahnakri.
Menurut Kiki Syahnakari, ada satu hal yang patut dicurigai dalam pertemuan tersebut, yakni ketika Prof Damien Kingsbury ini mengatakan dengan tegas bahwa dirinya telah mempunyai blue print (cetak biru) kebijakan Joko Widodo soal masa depan Papua. Bagi Kiki Syahnakri yang merupakan perwakilan dari Indonesia, pernyataan Prof Damien Kingsbury sungguh sangat mengejutkan dan bahkan menimbulkan pertanyaan besar. Karena, tahun yang disebut Prof Damien Kingsbury yakni 2014, Joko Widodo belum menjadi Presiden.
“Saya mencoba mencari tahu lebih dalam, dan meminta bukti terkait blue print tersebut. Prof Damien Kingsbury tidak bisa menjawab dengan yakin apa yang kami minta. Dan dia hanya mengatakan, blue printnya dikatakan berada di kantornya dan tidak dibawa. Ini sungguh aneh dan bisa mengganggu hubungan Indonesia dan Australia,” tegas Kiki Syahnakari.
Prof Damien Kingsbury, Kiki menjelaskan lebih lanjut, ketika menjelang penentuan masa depan Timor Timur juga terlibat aktif di berbagai pertemuan. Damien Kingsbury menjadi konseptor dan penasehat ketika Aceh ingin merdeka. Ketika Kiki Syahnakri menjadi Pangdam Udayana, juga beredar usulan pendirian Negara Timor Raya. Ketika ditelusuri, otak dari pendirian Negara Timor Raya adalah Damien Kingsbury.
Menjawab pertanyaan alasan Kiki Syahnakri mengungkapkan hal ini, Ketua Umum PPAD itu menegaskan bahwa perkembangan internasionalisasi Papua sangat direkayasa belakangan ini. Para Uskup Melanisia ( Papua Nugini dan Kepulauan Salomon) sebanyak 20 orang pada tahun lalu mengunjungi Papua untuk mencari fakta.
Lalu, pada November 2017, PM Vanuatu Charlos Salwai membawa persoalan Papua ke Vatikan dalam pertemuan antara Paus Fransiskus dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF). PIF terdiri dari Australia, Cook Islands, Kiribati, Nauru, Selandia Baru, Papua Nugini, Republik Marshal Islands, Samoa dan Vanuatu. Federasi Negara Micronesia dan French Polynesia.
“Jika kita tidak mengambil tindakan dalam konteks NKRI, semua orang asing dan negara lain seakan-akan mempunyai hak untuk mengurusi atau mengintervensi Papua. Sementara persoalan yang muncul di Papua juga karena mereka. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari kehadiran Amerika Serikat melalui Freeport di Indonesia dan juga kepentingan Australia. Dan belajar dari pengalaman, tokoh sentral yang ada dibalik ini adalah Prof Damien Kingsbury Jika Papua berhasil dimerdekakan, nanti yang selanjutnhya adalah Aceh dan daerah-daerah lain. Ini yang perlu diwaspadai,” ujar Kiki Syahnakri.
READ ALSO : PRESIDEN MINTA TNI POLRI KAWAL PEMBANGUNAN UNTUK TINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAPUA
Dari cerita pengalaman Kiki Sayhnakri, Damien Kingsbury selalu ikut campur tangan dalam setiap konflik internal yang terjadi di Indonesia. Namun sayangnya, Damien Kingsbury selalu memposisikan diri sebagai oposisi yang berseberangan dengan NKRI. Seperti halnya pengakuannya sebagai negoisator TPNPB dengan pemerintah Selandia Baru.
“Sejak akhir Februari, saya diberi wewenang oleh TPNPB untuk bertindak sebagai perantara dengan pemerintah Selandia Baru. Hal itu berdasarkan [bahwa saya] pernah bekerja sama dengan kelompok pro-kemerdekaan Papua Barat dan dikonfirmasi dalam video dari TPNPB kepada pemerintah Selandia Baru,” kata Kingsbury, seperti dikutip dari The Conversation, Jumat (9/6/2023). Dalam kapasitasnya sebagai negoisator, Kingsbury mengaku berkomunikasi secara rutin dengan negosiator dari pihak Kepolisian Selandia Baru, termasuk ketika KKB Papua mengubah tuntutannya.
“Posisinya saat ini adalah Selandia Baru menghentikan warganya untuk bekerja atau bepergian ke Papua Barat, dan juga menghentikan dukungan militer untuk Indonesia. Namun, pada akhir Mei, karena frustrasi karena kurangnya tanggapan, TPNPB kembali mengatakan akan membunuh Mehrtens jika pembicaraan tidak dilakukan,” imbuh Kingsbury. Kingsbury juga mengakui bahwa perannya sebagai negoisator untuk pembebasan Mehrtens sudah berakhir.
“TPNPB telah mengatakan kepada saya bahwa Selandia Baru mungkin memprioritaskan hubungannya dengan Indonesia daripada Mehrtens dan terhenti sementara TNI menyelesaikan situasi tersebut secara militer,” kata Kingsbury. Namun, pada tahap ini, Mehrtens masih dapat dilepaskan dengan aman. Tetapi, kata Kingsbury, kemungkinan akan membutuhkan pemerintah Selandia Baru untuk membuat beberapa konsesi sebagai tanggapan atas tuntutan TPNPB.
Apapun keterlibatannya, pendapat dan komentar Damien Kingsbury secara tegas pemerintah Indonesia menyatakan bahwa menolak tegas campur tangan asing dalam penyelesaian pembebasan pilot Susi Air Philips Mark Mehrten. “Apa pun taruhannya, tidak boleh masuk dunia internasional ke situ,” tegas Mahfud MD saat sampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Terkait Pemilu 2024 – dilansir dari Antara News (29/5). Mahfud MD yakin Indonesia bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia. Ia sampaikan kekhawatirannya jika dunia internasional diberi izin terlibat, hal ini akan merembet ke berbagai persoalan domestik lainnya.
