Selain itu, pelanggaran HAM oleh KKB juga melibatkan pembakaran dan penghancuran desa-desa serta pengusiran penduduk setempat dari tanah mereka. Hal ini tidak hanya melanggar hak atas properti dan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan krisis kemanusiaan yang serius di wilayah tersebut. Banyak warga Papua yang terpaksa mengungsi dan kehilangan segala sesuatu yang mereka miliki.
Selain efek langsung terhadap penduduk Papua, pelanggaran HAM oleh KKB juga memiliki dampak jangka panjang terhadap proses perdamaian dan pembangunan di wilayah tersebut. Konflik bersenjata antara KKB dan pihak keamanan telah menghambat upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di Papua. Investasi dan pengembangan infrastruktur terhambat karena ketidakstabilan dan keamanan yang buruk.
Perlu dicatat bahwa pelanggaran HAM oleh KKB di Papua juga telah menarik perhatian internasional. Beberapa organisasi hak asasi manusia telah menyuarakan keprihatinan mereka terhadap situasi di Papua dan mendesak pemerintah Indonesia untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya penting bagi penduduk Papua, tetapi juga memiliki implikasi global.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Pur) Moeldoko mengatakan, kelompok separatis di Papua telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sungguh luar biasa pada masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, dengan bentuk pembunuhan dan pemerkosaan.
Menurut dia, cara kerja jaringan separatis Papua adalah melakukan teror berupa tindakan kekerasan agar memunculkan rasa takut di tengah masyarakat, sehingga masyarakat Papua selalu berada dalam pengaruhnya.
READ ALSO : HINDARI DISALAHGUNAKAN, KAJARI JAYAPURA MUSNAHKAN BB SENJATA API DAN MUNISI
“Saya ingin tegaskan bahwa dengan adanya pembangunan Papua yang semakin baik dari waktu ke waktu, maka muncul rasa kekhawatiran itu dari pihak separatis. Karena apa? Karena mereka akan kehilangan pengaruh dari waktu ke waktu,” jelas Moeldoko dikutip dari Antara, seperti di lansir dalam liputan6.com
Semetara itu, untuk mengatasi pelanggaran HAM oleh KKB di Papua, pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan yang tegas dan berkelanjutan terutama dalam penguatan keamanan dan penegakan hukum di wilayah tersebut.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua. Berikut adalah beberapa peran TNI dan Polri dalam menangani pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua:
