Menurut Masduki, pertemuan ini juga penting dalam rangka upaya Indonesia membangun hubungan yang positif dengan negara-negara Pasifik. “Kedatangan delegasi dari Vanuatu ini penting karena memang Indonesia sedang membangun peta jalan yang baik bagaimana agar Indonesia punya hubungan-hubungan yang positif dengan beberapa negara di Asia Pasifik,” Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani menambahkan, pertemuan ini merupakan tonggak baru hubungan bilateral kedua negara. Abdul menuturkan, kunjungan Vanuatu ke Indonesia adalah momentum untuk mempererat dan meningkatkan kerja sama ke depan.
READ ALSO : AKSI TEROR KKB PAPUA ANCAM PENINGKATAN KEMISKINAN DAN TRAUMA RAKYAT PAPUA
“Dan yang lebih penting lagi adalah kita akan perlu mendorong hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan saling menghormati, terutama penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing,” kata Abdul. Untuk diketahui, Vanuatu adalah salah satu negara yang kerap mengkritik Indonesia soal isu Papua melalui forum internasional. Mantan Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman, misalnya, pernah menuding Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.
Menurut Loughman dugaan pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik yang menyeru agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua. Namun, kata Loughman, seruan itu tidak direspons oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, Vanuatu juga pernah menuding Indonesia tak memberi izin kepada Dewan HAM PBB untuk berkunjung ke Papua. Berbagai tudingan ini sudah dibantah oleh perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diplomat muda Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu, misalnya pernah menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran HAM yang dilontarkan Vanuatu.
“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab di Sidang Umum PBB, September 2020 lalu. Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri. Sebab, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua. Ini merupakan tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme. “Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,” kata Silvany.
