“Ini akan merembet ke mana-mana, BBM naik, sembako dan masih banyak yang lainnya” tambahnya.

Dinilainya sembari menunda kebijakan PPN 12 tahun depan, KIP juga meminta pemerintah menyosialisasikan rencana ini lebih komprehensif. Alasannya, implementasi terhadap rencana PPN 12 persen ini menyangkut hajat hidup orang ramai.

“Kurang transparan membuat masyarakat skeptis. Kekuasaan itu cenderung diselewengkan,” imbuhnya.

Karena tak transparan, Vici mengatakan, kebijakan ini akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat. Dia menyebut pemerintah harusnya terbuka soal rencana pajak ini akan digunakan untuk apa dan memastikan bisa digunakan dengan baik.

“Pemerintah perlu menjelaskan, apakah benar-benar dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah,” kata dia.