PAPUA, “tabloidnusantara.com” – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua berharap, Pilot Susi Air bisa segera dibebaskan dari tangan Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) pimpinan Egianus Kogoya. Meski, pihaknya menduga berlarutnya pembebasan itu disebabkan oleh terjadinya perpecahan di antara anggota KSTP.
“Berbagai rencana saat ini memang seolah mengalami jalan buntu akibat terjadinya perpecahan di antara kelompok penyandera yang berdampak berlarutnya upaya pembebasan,” kata Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Selasa 10 Oktober 2023.
READ ALSO : JELANG PEMILU, PEMERINTAH SIAP ANTISIPASI ANCAMAN KSTP
Mereka menduga, kondisi psikologis kapten Philip Mark Mehrtens agak menurun, sehingga Komnas HAM prihatin terhadap sandera maupun keluarga. Dia menduga bila sandera sudah berkomunikasi dengan keluarganya.
“Dugaan tersebut didasarkan karena sudah hampir lima bulan tidak video tentang keberadaan Philip, sehingga kuat dugaan Philip sudah berkomunikasi dengan keluarganya,” tutur Frits Ramandey.
Selain itu, pihaknya juga terus melakukan komunikasi dengan mitra-mitra Komnas HAM. Paling tidak, mengecek perkembangan dan kondisi sandera, misalnya, apakah perlu melibatkan istrinya dalam upaya membebaskannya.
Komnas HAM mendukung berbagai upaya negosiasi yang saat ini terus dilakukan oleh berbagai pihak terutama TNI, Polri, dan Pemkab Nduga untuk membebaskan pilot Susi Air. Apalagi saat kunjungan kerjanya ke Papua, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya mengedepankan negosiasi dalam proses pembebasan sandera.
READ ALSO : KEDAULATAN HARGA MATI, DIALOG DAN NEGOISASI YES, MINTA MERDEKA NO !
Pangdam Cenderawasih mengingatkan dan berharap Egianus Kogoya pintar membaca tanda-tanda dari Tuhan yang sudah tertulis dalam kitab suci.
“Semua yang dirancang manusia akan sia-sia karena rancangan Tuhanlah yang bakal terjadi,” ucap Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan.
“Sudah sekian lama tuntutan demi tuntutan dan situasi yang dibuat (KSTP), apakah ada pengaruhnya atau tidak?” ujarnya menambahkan.
Izak Pangemanan menegaskan bahwa Papua harus dilihat secara luas dan lengkap. Mengingat, masalahnya sudah berspektrum luas sehingga tidak boleh asal-asalan dalam menanganinya.
“Akibat permasalahan ini banyak warga menderita karena terkena dampaknya, ada masyarakat yang memilih untuk mengungsi. Sehingga, bila sandera dibebaskan, diharapkan situasi keamanan kembali pulih dan mereka balik lagi ke kampung halamannya,” tuturnya.
Apa dan bagaimana bentuk negosiasinya, satu hal yang jadi pegangan dan tidak boleh ditawar, yakni harus tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
READ ALSO : SATGAS TNI BUKA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI WARGA KAMPUNG KELILA
