JAKARTA “tabloidnusantara.com” – Ketegangan di wilayah Papua kembali mencuat setelah seorang pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens, disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kagoya di Bandara Paro Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada 7 Februari 2023 lalu. Insiden ini menunjukkan kompleksitas situasi keamanan di Papua yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah dan aparat keamanan.
Dalam menghadapi situasi seperti ini, TNI-Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan menjamin keselamatan warga negara, termasuk pilot yang disandera. Namun, dalam melakukan penyelamatan, TNI-Polri tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. Mereka akan melakukan pemetaan situasi, merencanakan strategi yang matang, dan melibatkan pihak-pihak terkait untuk memastikan keberhasilan operasi penyelamatan.
READ ALSO : PANGLIMA TNI : PROSES NEGOSIASI PEMBEBASAN PILOT SUSI AIR DISERAHKAN KE PJ BUPATI NDUGA
Seperti dikutip Liputan6.com., Tak hanya Presiden Jokowi, sebelumnya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah tengah berusaha melakukan sejumlah pendekatan untuk membebaskan pilot Susi Air dari KKB Papua pimpinan Egianus Kagoya. Menurut Moeldoko, pembebasan tak boleh dilakukan secara gegabah.
“Jadi kita juga kan melihat dinamika lapangannya. Kalau tentaranya tidak jalankan prosedur, pembebasan korban kan repot juga. Harus dikalkulasi dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada tindakan-tindakan gegabah,” kata Moeldoko dalam konferensi pers di Lobby Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2023).
KSP mengungkapkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya mulai dari upaya ringan hingga keras dengan sejumlah pendekatan. Selain itu, kata Moeldoko, masing-masing institusi penegak hukum mulai dari TNI hingga Polri dipastikan menjalankan langkah terbaik.
READ ALSO : DUA BATALYON KODAM IM DAN KODAM I/BB SIAP AMANKAN PERBATASAN RI-PNG
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelamatan seperti ini adalah faktor keamanan. TNI-Polri harus memastikan bahwa operasi penyelamatan tidak membahayakan nyawa pilot yang disandera. Mereka akan melakukan evaluasi risiko dan mempertimbangkan berbagai opsi sebelum mengambil tindakan. Kecepatan dalam menyelesaikan penyanderaan adalah hal yang penting, namun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keselamatan pilot.
Selain itu, TNI-Polri juga harus mempertimbangkan faktor politik dan sosial dalam melakukan operasi penyelamatan. Papua merupakan daerah yang sensitif secara politik, dan tindakan aparat keamanan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap situasi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, TNI-Polri harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok terkait untuk meminimalisir potensi konflik atau ketegangan yang lebih besar.
Dalam kasus penyanderaan pilot Susi Air ini, TNI-Polri juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya tuntutan atau permintaan dari pihak KKB. Meskipun negosiasi dapat menjadi opsi dalam kasus seperti ini, TNI-Polri tidak boleh menyerah pada tekanan dan ancaman kelompok bersenjata. Mereka harus menjaga integritas dan kewibawaan pemerintah.
READ ALSO : PEMERINTAH DAN APARAT KEAMANAN TIDAK AKAN GEGABAH SELAMATKAN PILOT SUSI AIR
