JAKARTA, “tabloidnusantara.com” – Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk menjelaskan ke dunia internasional. Terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Dikatakan Dave, KKB Papua adalah organisasi separatis dan teroris. Sehingga, upaya untuk menyampaikan kepada dunia internasional penting dilakukan supaya tidak timbul kesalahpahaman. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

“Terlepas dari penamaan dari pemerintah (tentang) kelompok kriminal bersenjata, mereka itu (KKB Papua) lakukan separatis dan teroris. Jangan sampai kita kalah di media sosial oleh para separatis Papua. Sehingga terus-terus berbentuk opini bahwa TNI di sana adalah menindak, menindas hak asasi manusia. Sementara prajurit kita terus-menerus berguguran,” tambahnya.

READ ALSO : BENNY WENDA TOKOH PROVOKATOR DIBALIK KONFLIK PAPUA

Sidang Umum PBB Foto: Mary Altaffer/AP/picture alliance

Sebab, Politisi Fraksi Golkar itu menilai jika opini tersebut dibiarkan tanpa ditangani secara tepat, maka akan berpotensi mengikis kedaulatan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dirinya ingin Kemenlu mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk mencegah dunia internasional salah persepsi mengenai Indonesia.

“Nah, ini ya bagaimana langkah-langkah dari Kemenlu sendiri untuk terus meyakinkan dunia internasional. Kita ini melakukan penegakan hukum kepada mereka yang melawan terhadap kedaulatan NKRI,”tandasnya.

Anggota Komisi I DPR Sjarifuddin Hasan dalam rapat tersebut juga meminta ketegasan dari Kemenlu untuk menyuarakan dalam forum internasional bahwa sikap dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk melindungi kedaulatan Indonesia. Hal ini penting agar Indonesia memperoleh dukungan penuh untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tanah air.

READ ALSO : KKB PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT

“Yang terjadi adalah pembunuhan yang terjadi setiap saat, (entah) apakah itu terjadi pada rakyat ataupun TNI, Polri, bahkan orang asli sekalipun. (kejadian ini) sering dipertanyakan, jika  aparat kita bertindak tegas maka akan timbul suara-suara tentang HAM. Sebaliknya kalau dibiarkan, yang terjadi seperti saat ini (pembunuhan),” politisi Fraksi Partai Demokrat itu.