JAKARTA “tabloidnusantara.com” – Gangguan stabilitas keamanan yang ditimbulkan kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) bak kisah drama tak berujung. Berlarut dan tidak pernah terselesaikan. Gerakan separatis semakin merajalela, bahkan terkesan semakin ‘ngelunjak’ alias over confidence akibat sikap ambigu pemerintah dalam menyikapi manuver-manuver kelompok separatis.
Belakangan pimpinan KKB Egianus Kogoya bahkan berani meminta uang tebusan sebesar Rp 5 miliar sebagai mahar pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang telah disandera sejak awal tahun 2023 lalu walaupun pada akhirnya Egianus Kogoya pimpinan KKB membantah permintaan uang tebusan tersebut. Sepak terjang kelompok separatis dan lunaknya sikap pemerintah, membuat gerah analis pertahanan Connie Rahakundini.
READ ALSO : PENYANDERAAN OLEH KKB ADALAH PELANGGARAN SERIUS HUKUM INTERNASIONAL
Seperti yang dikutip dalam media online forum keadilan.com Connie mengingatkan dalam konteks pertahanan dan keamanan, tidak hanya oleh manuver kelompok separatis, Papua saat ini berada dalam kondisi kritis. Tak sekedar dipicu oleh maneuver separatis, lebih bahaya dari itu adalah terkait perjanjian antara Amerika Serikat dengan Papua Nugini. Dalam pakta itu kedua negara sepakat dapat melakukan kegiatan apa pun dan kapan pun di kawasan Papua Nugini.
Kondisi ini menurut Connie harus direspons pemerintah dengan menetapkan Papua sebagai wilayah DOM atau Darurat Operasi Militer, sepertiyang pernah dilakukan terhadap Aceh di masa kepemimpinan Presiden Megawati. Pernyataan keadaan bahaya dengan tingkat keadaan darurat militer ditetapkan oleh presiden melalui sebuah keppres atau keputusan presiden.
