JAKARTA “tabloidnusantara.com” – Wilayah Papua telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal keamanan. Konflik dan ketegangan yang terus berlanjut di daerah ini menunjukkan perlunya peran yang tepat untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan di Papua. Adanya peran yang tepat untuk kedua lembaga ini akan secara efektif memastikan stabilitas dan kesejahteraan di wilayah tersebut.
READ ALSO : KEAKRABAN PRESIDEN-WARGA ASMAT, SEOLAH TAK TERJADI ISU KKB PAPUA
Selain itu, TNI dan Polri juga perlu berperan aktif dalam mengatasi isu separatisme di Papua. Seperti yang kita ketahui, beberapa kelompok separatis telah melakukan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Oleh karena itu, TNI dan Polri harus memiliki kemampuan dan strategi yang kuat untuk menangani kelompok-kelompok ini. Mereka harus bekerja sama dalam memantau dan menindak kelompok separatis yang berpotensi mengganggu stabilitas di Papua.
TNI dan Polri juga dapat membantu dalam membangun kerjasama dengan komunitas lokal dan kelompok adat di Papua. Dalam beberapa kasus, konflik di Papua juga dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, TNI dan Polri dapat berperan sebagai mediator antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat. Mereka dapat membantu dalam menciptakan dialog yang konstruktif dan memfasilitasi pemecahan masalah yang adil dan berkelanjutan.
Selain itu, TNI dan Polri juga dapat berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi di Papua. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan bandara, sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah ini. TNI dan Polri dapat berperan dalam melindungi proyek-proyek pembangunan dari gangguan dan sabotase oleh kelompok separatis.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai TNI-Polri perlu diberikan peran yang tepat dalam menjalankan tugasnya menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman separatis dan gangguan keamanan di Papua. Mengutip dari antaranews.com., menurutnya, TNI perlu diberi peran lebih dominan dalam menangani gangguan keamanan di Papua. Hal ini sejalan dengan upaya TNI-Polri dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan wilayah Papua. TNI-Polri juga telah menunjukkan sinergitas dalam mengawal pembangunan dan keamanan di wilayah Papua Barat.
READ ALSO : EKS KETUA KOMNAS HAM : KKB PAPUA LANGGAR HUKUM INTERNASIONAL DAN HAM
“Menurut saya kurang tepat kalau (peran utamanya) itu Polisi, karena memang bukan domain operation-nya di situ, sehingga nanti perlu otoritas yang kuat kepada TNI. Ini kemarin kita bicarakan di rapat Menkopolhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD) dan ri rapat Wapres (Wakil Presiden Ma’ruf Amin). Saya juga sudah sampaikan itu harus ada perbaikan untuk operasi ke depan,“ kata Moeldoko.
Dalam kesempatan yang sama, Moeldoko menjelaskan ada pertimbangan untuk memikirkan beberapa hal dalam menggelar operasi di Papua.
“Dalam evaluasi operasi terakhir, ada hal-hal yang perlu dipikirkan ulang. Pertama, mendifinisikan ancaman, karena banyak sekali nama, ada KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), ada ini, ini, dan seterusnya. Ini perlu didefinisikan, karena itu akan mempengaruhi pola operasi yang digunakan, dan dari pola operasi itu akan menentukan siapa role utamanya,” kata Moeldoko.
READ ALSO : PEMERINTAH INDONESIA TIDAK AKAN LIBATKAN NEGARA LAIN UNTUK BEBASKAN PILOT SUSI AIR
Namun, eskalasi gangguan keamanan di Papua tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara biasa. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan jelas dari Pemerintah Pusat dalam menentukan lembaga yang diberi peran utama dalam menangani situasi di Papua.
Dalam menjalankan tugasnya, TNI-Polri perlu diberikan peran yang tepat dan sinergi dalam mengatasi gangguan keamanan di Papua. Kebijakan yang jelas dan dukungan dari Pemerintah Pusat juga diperlukan untuk menjamin keamanan dan kedaulatan NKRI di wilayah Papua.
