Ketimbang memberi uang tebusan, kata Syarief Hasan lebih baik pemerintah melakukan operasi pembebasan dengan mengerahkan lebih banyak anggota TNI. Apalagi kehandalan TNI sudah diakui banyak kalangan, termasuk oleh negara asing. TNI juga sering ikut dalam operasi perdamaian dunia, dan itu menunjukkan kemampuan, keahlian juga keterampilan tentara Indonesia yang sangat mumpuni.
READ ALSO : TNI MAKNAI PERNYATAAN PRESIDEN UNTUK AJAK SINERGI BEBASKAN PILOT SUSI AIR
DPR RI
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah bisa memastikan keselamatan pilot Susi Air yang disandera KKB sambil terus mengupayakan negosiasi. Dalam upaya penyelamatan tersebut, katanya, pemerintah jangan sampai membuat harga diri bangsa jatuh. “Negosiasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera (pilot Susi Air), tapi tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” kata Meutya dalam keterangannya, Kamis (6/7/2023).
Meutya kemudian menyinggung OPM yang sempat mengancam akan menembak mati pilot Susi Air dan meminta uang tebusan Rp 5 miliar. Ia berharap kasus ini tak berhenti sampai dengan pemberian uang tebusan. Menurutnya, perlu ada negoisasi lanjutan untuk mengurangi aksi OPM. “Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi di Papua,” ujar Meutya.
Meski begitu, Meutya memahami urgensi pemerintah serta aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan itu. Ia juga meyakini kedua pihak tersebut telah melakukan berbagai upaya yang tak semuanya dapat diberi tahu ke publik.
Disisi lain gnggota Komisi III DPR-RI Arsul Sani mengkritisi kineraj Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dinilai lepas tangan dalam kasus penyanderaan pilot Susi Air, Philips Mark Marthens, di Papua. Dia mengatakan, seharusnya Komnas HAM melakukan fungsi mediasi sejak awal kasus itu terjadi. Namun, hingga saat ini Komnas HAM tidak melakukan apapun terkait kasus penyanderaan tersebut. Arsul meminta agar Komnas HAM bisa menjelaskan kepada publik kenapa mereka diam saja dan tidak melakukan fungsi mediasi dalam kasus itu.
“(Penjelasan) ini perlu dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa peran Komnas HAM bukan hanya mengkritisi pasukan Polri dan TNI saja ketika melakukan penindakan,” kata Arsul saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (8/7/2023).
READ ALSO : DUKUNGAN TUMPAS KKB MENGUAT, KETUA MPR TOLAK TARIK PERNYATAANNYA
Menko Polhukam Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pihaknya masih dalam proses bernegosiasi dengan KKB pimpinan Egianus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air Philips yang disandera. Menurutnya, permintaan tebusan miliaran itu akan dipenuhi agar Mehrtens bisa selamat. Mahfud juga menyatakan bahwa hal yang menjadi fokus pemerintah dalam misi ini adalah keselamatan pilot Susi Air. Selain itu, Ia juga meminta agar tidak ada campur tangan asing dalam penyelesaian kasus penyanderaan yang dilakukan oleh KKB tersebut.
“Ya itu semua masih dalam proses. Yang penting satu pilot itu harus selamat, yang kedua TNI-Polri bertindak profesional, yang ketiga tidak boleh ada campur tangan asing, campur tangan negara lain dalam kasus ini,” ujar Mahfud kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (5/7/2023).
