PAPUA “tabloid nusantara” – Perkembangan penyanderaan pilot Susi Air oleh KKB Papua terus dan selalu dalam pantauan masyarakat Indonesia, tak terkecuali Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI). Rasminto selaku Dirut Eksekutif HSI menyebut bahwa penyanderaan pilot Susi Air oleh KKB Papua tak mengancam Bumi Cenderawasih secara umum.
Seperti yang dikutip dari ANTARA NEWS pada hari Rabu, 12 Juli 2023, Rasminto menilai bahwa kasus penyanderaan pilot Susi Air berdampak pada reputasi Indonesia di kancah global. Hal tersebut dikarenakan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB Papua adalah WNA yaitu Selandia Baru “Memang kasus penyanderaan pilot itu menyedot perhatian publik, pemerintah juga memberikan atensi khusus karena melibatkan WNA dan bisa berdampak terhadap reputasi Indonesia di kancah global,” ungkap Rasminto.
READ ALSO : MENDUKUNG OPTIMALISASI PEMKAB NDUGA BANTU PEMBEBASAN PILOT SUSI AIR
Meskipun demikian, menurut Rasminto ancaman tersebut tak berdampak besar pada masyarakat Papua. “Bukan berarti mengancam keamanan di Papua secara umum. Buktinya, masyarakat masih bisa beraktivitas normal, bahkan Presiden Jokowi menyempatkan berkunjung,” imbuhnya.
Namun demikian diketahui bahwa pada 7 Juli lalu Presiden Jokowi berkunjung di Papua dalam rangka kunjungan kerja. Tercatat sebanyak 17 kali Jokowi melaksanakan kunjungan kerja di Bumi Cenderawasih. Hal tersebut menunjukkan komitmennya untuk memeratakan pembangunan di Indonesia. Kunjungan terakhir Jokowi itu disebut merepresentasikan bahwa situasi di tanah Papua masih stabil dan kondusif.
READ ALSO : TPNPB KEMBALI BIKIN PERNYATAAN HOAKS TERKAIT HILANGNYA NYAWA TUKANG OJEK
Terkait dengan penyanderaan pilot, pemerintah mengupayakan jalur damai berupa negosiasi. Terpantau hingga Juli ini belum ada aba-aba dari pemerintah untuk melakukan operasi militer terkait hal tersebut. Di sisi lain, pihak KKB ngotot tak akan melepaskan sandera jika Papua tak lepas dari Indonesia. Hal itu disampaikan oleh pimpinan KKB OPM, Egianus Kogoya yang meminta kemerdekaan untuk Papua. “Hanya Papua lepas, baru kami akan serahkan pilot. Kalau papua tidak merdeka, kami tidak akan serahkan pilot,” terang Egianus.
