Masyarakat sipil Nduga dijadikan tameng peluru aparat keamanan. Masyarakat sipil Mugi, terutama perempuan dan anak – anak, dikerahkan dan bergerak dari berbagai sisi untuk menyerang aparat keamanan yang sedang mempersiapkan diri untuk buka puasa menjelang magrib. Aparat keamanan TNI tidak siap merespon situasi dilemma akibat serangan mendadak oleh ibu – ibu dan anak – anak, disertai tembakan – tembakan dari belakang massa sipil oleh kelompok Egianus Kogoya.
Doktrin TNI ” To kill or to be killed ” menjadi ragu – ragu untuk ditegakkan. Kalau doktrin to kill or to be killed ditegakkan atau di kedepankan, maka pembantaian santai cruz jilid dua, atau tepatnya pembantaian berdarah Mugi Nduga, terhadap masyarakat sipil Papua, akan terjadi.
Yang mati kena tembak peluru aparat TNI, bisa mencapai angka 500 – 1000 jiwa, sesuai perkiraan kasar penduduk di distrik Mugi dan sekitarnya. Kalau sampai terjadi tanggal 15 April 2023, ada ratusan sampai ribuan masyarakat sipil Papua dibantai aparat TNI, maka Selandia Baru, Australia, dan Inggris, serta tentunya Amerika Serikat, yang selalu memainkan strategi offshore balancing dalam isu Papua di Pasifik, akan mendesak dewan Keamanan PBB untuk menegakkan prinsip hukum internasional Responsibility to Protect, dalam bentuk intervensi kemanusian di Papua.
READ ALSO : KONDISI TERKINI PILOT SUSI AIR, EGIANUS KOGOYA BANTAH MINTA UANG TEBUSAN
Referendum Papua untuk penentuan nasib sendiri mungkin bisa langsung segera digelar di Papua. Inilah sebenarnya yang didesain kelompok Egianus Kogoya di balik kasus penyerangan pos keamanan TNI di distrik Mugi, Nduga, Papua.
Untuk menggagalkan skenario kelompok Egianus Kogoya dan para aktor intelektual di belakangnya, harga yang bayar cukup mahal. Ada 5 prajurit terbaik TNI yang harus gugur demi mencega inrernasionalisasi isu Papua Merdeka dari peristiwa Mugi berdarah ini.
