JAYAPURA, “tabloidnusantara.com” – Banjir dan tanah longsong yang melanda kota Jayapura yang mengakibatkan korban jiwa 8 orang tertimbun longsoran, pada Kamis (6/1) yang lalu menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dalam pemulihan yang ditimbulkan, baik korban jiwa maupun kerusakan terhadap fasilitas.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat melaksanakan rapat koordinasi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR), serta perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Jayapura.
“Effendy menyampaikan bahwa Hingga saat ini, pemerintah masih terus bahu-membahu mengatasi dampak yang ditimbulkan, baik korban jiwa maupun kerusakan terhadap fasilitas umum masyarakat. Berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain, BNPB yang telah menyalurkan dana siap pakai penanganan darurat Rp250 juta, serta sejumlah kementerian/lembaga yang telah menyalurkan berbagai bantuan seperti logistik hingga penyelamatan korban.
BANJIR DAN LONGSOR LANDA JAYAPURA, TNI BANTU DAN EVAKUASI WARGA
Menko PMK menambahkan bahwa secara umum penanganan banjir dan longsor berikut dampaknya di Kabupaten dan Kota Jayapura telah berlangsung baik, mulai dari penanganan korban maupun dampak kerusakan sarana dan prasarana yang ada.
“Begitu juga dengan penetapan-penetapan tanggap darurat. Semua melibatkan komponen-komponen yang bertanggung jawab, seperti aparat TNI/Polri, BNPB, Basarnas, Pemda setempat, dan tentu saja kementerian-kementerian teknis yang lain,” tutur Muhadjir.
“ Menko PMK juga mengapresiasi setinggi-tingginya atas kesigapan dan kecepatan dari penanganan banjir dan tanah longsor serta dampaknya yang telah dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. Sehingga dengan itu, ancaman risiko yang lebih parah menjadi dapat dihindari.
Lebih lanjut, pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten, dan kota Jayapura akan mendukung penanganan pasca banjir melalui program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, serta akan menyusun kajian kebutuhan pasca bencana untuk dijadikan dasar perencanaan kegiatan pemulihan pasca bencana
Sementara itu, posko penanganan darurat bencana juga telah diimbau untuk terus memperhatikan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, termasuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spesifik untuk kelompok rentan, baik anak, bayi, serta lansia.
Pemulihan di sektor fisik khususnya yang lebih spesifik seperti sarana prasarana pendidikan, pusat pelayanan keagamaan, sebut Muhadjir, akan dikoordinasikan dengan kementerian teknis, Kementerian PUPR, BNPB, dan Pemkab/kota setempat.
Sedangkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan kemungkinan terjadinya bencana susulan, Menko PMK meminta BMKG untuk terus memasok informasi terkait perkembangan cuaca terutama di wilayah Jayapura. Informasi tersebut agar segera diinfokan kepada Pemkab/kota Jayapura.
HUJAN SATU MALAM SUNTUK KOTA JAYAPURA DIKEPUNG BANJIR
“Termasuk tadi, ada mengenai saran dan rekomendasi kepada Kementerian PUPR untuk segera meninjau kembali desain infrastruktur yang dibangun terutama yang belum memperhitungkan perubahan iklim. Ini mungkin bisa dijadikan dasar dan mudah-mudahan kejadian di Jayapura ini bisa dijadikan prototipe dan model untuk kemudian diterapkan di daerah yang lain,” tandas Menko PMK.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati pun mengimbau pemerintah ataupun masyarakat Jayapura khususnya agar dapat berhati-hati terhadap kemungkinan curah hujan tinggi yang diprediksi masih akan terjadi pada tanggal 14-17 Januari mendatang.
“Mulai 14 Januari akan terjadi peningkatan intensitas hujan lagi. Saat ini mungkin mereda, tapi 14, 15, 16 akan terjadi intensitas ekstrem. Yang mengalami ekstrem ini memang ada di beberapa wilayah lainnya, tapi 14-17 Papua dan Papua Barat juga akan terkena ekstrem lagi,” papar Dwikorita.
