JAKARTA “tabloidnusantara.com” – Tanggal 1 Mei ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai Hari Kembalinya Irian Barat Ke NKRI. Dalam sejarah tercatat bahwa pada tanggal 1 Mei 1963, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengembalikan Irian Barat ke pemerintah Republik Indonesia disertai dengan syarat bahwa rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan sendiri nasib mereka apakah akan bergabung dengan NKRI atau membentuk negara sendiri sebelum akhir tahun 1969.
Sesuai dengan syarat tersebut, Pemerintah Indonesia melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Hasil Pepera menunjukkan keinginan mutlak rakyat Irian Barat untuk bergabung dengan NKRI. Keabsahan Pepera juga diakui dunia dengan keluarnya Resolusi PBB nomor 2504 pada Sidang Umum PBB 19 November 1969. Dalam sidang itu, 82 negara setuju, 30 negara abstain dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju atas keabsahan Pepera Papua.
READ ALSO : KUNJUNGAN PRESIDEN JOKOWI, BUKTI KUAT PEMERINTAH PRIORITASKAN BANGUN PAPUA
Seiring dengan kembalinya Papua ke NKRI, muncul pula sebuah gerakan yang menamakan diri sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tujuan organisasi ini adalah secara gamblang ingin melepaskan diri dari NKRI. Wujudnya adalah dengan melakukan teror-teror bersenjata terhadap pemerintah, TNI/Polri maupun masyarakat sipil. Untuk mempengaruhi masyarakat Papua dan mencari simpati, mereka menghasut pemerintah Indonesia dan aparat keamanan dengan isu-isu rasisme, kesetaraan, tidak meratanya pembangunan bahkan alasan HAM.
Hal ini sangat jelas mengganggu kemanan dan ketertiban serta proses pembangunan di Papua. Dengan aksi teror, kekejaman, kekerasannya ulah kelompok ini sangat meresahkan masyarakat sehingga keberadaanya tidak diterima masyarakat. Aparat pemerintah, dalam hal ini Polri dengan dibantu TNI giat melaksanakan patroli dan pengamanan di daerah-daerah dimana OPM beraksi dan tidak segan-segan menumpas mereka yang bersenjata. Karena posisinya semakin terdesak, kelompok separatis ini memindahkan basis ke hutan dan gunung, terutama di daerah Puncak Jaya.
Awalnya banyak masyarakat yang ikut “berjuang” dan rela hidup menderita di gunung dan hutan karena bujuk rayu dan janji-janji manis sebuah kemerdekaan dan kesejahteraan. Ditambah dengan penguatan isu rasis yang menyatakan bahwa mereka adalah ras Melanesia yang berbeda dengan penduduk Indonesia di daerah lain, semakin membuat mereka percaya. Padahal dengan latar belakang sejarah yang valid, sudah jelas dan mutlak bahwa Papua sudah merdeka dalam bingkai NKRI. Konsep NKRI pun dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berpulau-pulau dengan keanekaragaman suku dan budaya yang mewajibkan tiap orang saling menghormati. Jadi ras apapun, apakah itu Melayu, Jawa, Aceh, Maluku, Papua dan yang lainnya adalah satu kesatuan bangsa Indonesia.
Semakin intensnya pemerintah dalam membangun Papua membuat anggota kelompok separatis semakin sadar bahwa apa yang mereka perjuangkan selama ini adalah salah dan sisa-sia. Tindakan mereka selama ini justru malah menghambat pembangunan di Papua. Apalagi diera kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menjadikan Tanah Papua sebagai prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang indonesiasentris.
READ ALSO : PANGLIMA TNI : PROSES NEGOSIASI PEMBEBASAN PILOT SUSI AIR DISERAHKAN KE PJ BUPATI NDUGA
“Saya sampaikan bahwa pembangunan Indonesia sekarang bukan jawasentris tetapi indonesiasentris, dan Tanah Papua menjadi prioritas dari pembangunan yang kita lakukan,” ucap Presiden dalam sambutannya saat meresmikan Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kota Jayapura, pada Selasa, 21 Maret 2023. Presiden menyebut bahwa pembangunan infrastruktur di Papua telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Presiden pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal pembangunan di Tanah Papua.
Sebagai bukti nyata pembanguanan Presidenpun mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur di Tanah Papua seperti jalan, jembatan, bandara, hingga pos lintas batas negara (PLBN). “Mari kita lihat dari infrastruktur, jalan Trans-Papua 3.462 kilometer telah kita bangun di Tanah Papua. Jalan di perbatasan 1.098 kilometer telah dibangun di Tanah Papua, Jembatan Youtefa 1,3 kilometer ada di Jayapura, Bandara Domine Eduard Osok di Sorong juga kita perbaiki terminalnya,” ujar Presiden.
“Bandara di Wamena kita bangun (di) Jayawijaya, kemudian juga pembangunan lintas batas di tiga lokasi, seingat saya di Skouw, kemudian di Sota, kemudian di Yetetkun, Boven Digoel,” lanjut Presiden. Bahkan pemerintah membangun Stadion Papua Bangkit yang megah untuk dimanfaatkan dalam rangka Pekan Olahraga Nasional XX dimana Papua dipercaya sebagai tuan rumah.
Program pemerintah untuk membangun Papua sudah jelas nyata dibuktikan dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Keberhasilan pemerintah membangun Papua membuat masyarakat mengerti dan sadar betapa mereka sangat diperhatikan oleh pemerintah. Pembangunan yang masih terus berlangsung di Papua membuat ratusan simpatisan OPM berubah pikiran untuk kembali ke NKRI dan meninggalkan kelompok yang belum sadar, berjuang dengan tujuan yang tidak jelas.
Mantan kombatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Herman Yoku sejara tegas meminta para anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali ke pangkuan NKRI. KKB hanya menguras tenaga dengan tujuan yang tak pasti dan justru mereka bisa menjadi korban. “Saya mohon saudara di hutan dan lembah pegunungan, kembalilah. Bangunlah Papua. Tak ada arti saudara berjuang sampai kapan pun, saya katakan ini karena saya kombatan,” ujarnya, Senin (5/6/2023).
READ ALSO : OPM SADARI MEMBUNUH PILOT SUSI AIR TIDAK ADA UNTUNGNYA
Menurutnya, dia dulu menjadi kombatan dengan berdiplomasi ke luar negeri, tidak seperti KKB yang penuh darah di tangan mereka. “Saya diplomasi ke luar negeri tapi tak ada satu pun bantuan. Hari ini saudara ditipu, saudara jadi korban saat berhadapan dengan TNI Polri. Sadarlah diri dan kembali ke NKRI sebagari warga negara yang baik,” katanya. Dia menegaskan, tidak ada simpati negara-negara luar untuk perjuangan Papua merdeka.
“Sekali lagi saya mohon kembalilah saudara-saudara yang ada di hutan dan lembah pegunungan,” ucapnya. Herman Yoku yang merupakan mantan OPM yang pernah merasakan Rumah Tahanan Militer TNI AD di Kloofkamp, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada 1979 hingga 1983, juga mengajak masyarakat Papua yang memiliki perbedaan ideologi untuk melakukan introspeksi terhadap kekurangan dalam diri mereka dan menyampaikannya kepada pemerintah. Herman Yoku Dia kini telah kembali ke NKRI dan menjadi tokoh masyarakat Papua.
Salah satu kenyataan bahwa mantan tokoh OPM menyadari bagaimana keinginan lepas dari NKRI adalah perjuangan yang sia-sia. Melihat kemajuan Papua sekarang, satu-satu simpatisan OPM dengan kesadaran ingin kembali ke NKRI dan tercatat sudah ratusan mantan OPM meletakkan senjata, turun gunung dan menyatakan kecintaannya kepada Ibu Pertiwi yaitu Negara kesatuan Republik Indonesia. OPM saat ini kehilangan dukungan bahkan saat ini dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat dengan aksi-aksi teror yang brutal dan kejam.
READ ALSO : PEMERINTAH DAN APARAT KEAMANAN TIDAK AKAN GEGABAH SELAMATKAN PILOT SUSI AIR
