MERAUKE, tabloidnusantara. Pemerintah Kabupaten Merauke mendorong pembentukan posko terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Papua Selatan. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat respons darurat, menyatukan koordinasi lintas instansi, serta memastikan penanganan kebakaran dan bantuan bagi masyarakat terdampak berjalan lebih efektif.
Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, mengatakan rencana pembentukan posko tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur Papua Selatan dan dikoordinasikan dengan jajaran TNI, termasuk Pangdam. Dengan demikian, penanganan karhutla di wilayah Papua Selatan diharapkan berada dalam satu sistem komando dan koordinasi yang jelas.
“Supaya di Papua Selatan ini ada satu posko saja yang mengoordinasikan semua kegiatan penanganan karhutla. Dengan begitu, seluruh langkah yang dilakukan bisa lebih terarah dan dipimpin langsung oleh pimpinan kita, Bapak Gubernur dan Bapak Pangdam,” ujar Yoseph dalam pertemuan bersama sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Bupati Merauke, Selasa (20/10/2026) sore.
Menurut Yoseph, pemantauan titik api, penanganan kebakaran, serta distribusi bahan makanan dan air bersih selama ini telah dilakukan oleh masing-masing instansi. Namun, upaya tersebut perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi terpadu agar respons terhadap situasi darurat dapat dilakukan lebih cepat.
“Selama ini koordinasi tetap berjalan melalui instansi masing-masing, hanya belum tergabung dalam satu tim khusus. Untuk penanganan karhutla ini, kita membutuhkan satu tim yang bisa bergerak cepat agar pekerjaan lebih efektif,” katanya.
Hindari Tumpang Tindih, Percepat Penanganan
Pembentukan posko terpadu diharapkan dapat mengurangi potensi tumpang tindih tugas, memperjelas pembagian tanggung jawab, serta mengoptimalkan pengerahan personel dan sumber daya sesuai kebutuhan di lapangan.
Namun, efektivitas posko nantinya akan bergantung pada kejelasan struktur komando, pembagian tugas, sistem pelaporan titik api, serta kemampuan mengerahkan personel dan bantuan secara cepat ke wilayah terdampak.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan koordinasi tersebut mencakup langkah pencegahan, pemadaman, pemantauan perkembangan kebakaran, dan perlindungan masyarakat yang terancam dampak asap maupun kerusakan lingkungan.
Sebelum posko beroperasi, Pemkab Merauke akan menyampaikan rencana tersebut kepada Gubernur Papua Selatan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Pemerintah juga merencanakan penyampaian informasi penanganan karhutla melalui konferensi pers bersama agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan terkoordinasi.
Pembentukan posko terpadu ini diharapkan tidak berhenti pada rencana koordinasi, tetapi segera diwujudkan dalam langkah operasional yang terukur. Di tengah ancaman karhutla, kecepatan respons, ketepatan distribusi bantuan, dan keterpaduan tindakan antarlembaga menjadi faktor penting untuk melindungi masyarakat serta menekan dampak kebakaran di Papua Selatan.