Pada 2015, hanya ada satu kasus perdagangan senjata dan amunisi ilegal di Papua, menurut dokumen dan laporan pengadilan. Namun, pada 2021, jumlahnya melonjak menjadi 14.
Di Nduga, di mana pilot Susi Air Phillip Mehrtens disandera selama lebih dari lima bulan, aparat kepolisian sangat prihatin karena dana desa digunakan untuk membeli senjata. Untuk itu, mereka meminta pemerintah pusat menahan $14 juta yang dialokasikan ke wilayah tersebut pada tahun ini. “Kalau ini tidak kita blokir, maka dana desa akan mengalir ke desa dan mereka (pemberontak) mungkin akan terus meminta dukungan. Mungkin untuk membeli senjata, untuk membeli makanan,” kata Kabid Humas Polda Papua Ignatius Benny Ady Prabowo kepada Reuters yang dikutip VOA Indonesia.
Juru bicara Pemerintah Kabupaten Nduga, Otomi Gwijangge, S.Hut, mengatakan Dana Desa “tidak didukung dengan pengawasan yang tepat” dan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengawasinya. “Jadi wajar jika penggunaan Dana Desa agak longgar dan siapa saja bisa melakukan apa saja dengan itu.”