Mataram, “TABLOIDNUSANTARA” – Sebagai kompensasi kepada masyarakat akibat pandemi Covid-19, pemberian bantuan kepada masyarakat yang diluncurkan Pemerintah Pusat disalurkan melalui Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN). Salah satu yang ditunjuk pemerintah untuk mendata dan menyalurkan bantuan tersebut adalah TNI AD.
Di Provinsi NTB sendiri, terdapat 4 Kabupaten yang pendataan serta penyalurannya dilakukan oleh Korem 162/WB, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima.
Penjelasan tersebut disampaikan oleh Komandan Korem 162/WB Brigjen TNI Lalu Rudi Irham Srigede, S.T., M.Si. saat mengunjungi salah satu lokasi penyaluran BTPKLWN di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, pada Selasa (19/4/2022).
Didampingi Dandim 1606/Mataram Arm Arif Rahman dan Kapenrem 162/WB Mayor Inf Asep Okinawa Muaz, Danrem menyampaikan bahwa bantuan tunai ini diberikan langsung kepada masyarakat Pedagang kaki lima, Warung dan Nelayan dari Pemerintah Pusat.
Sejumlah 69 ribu warga NTB mendapatkan bantuan tersebut, yang pendistribusiannya disalurkan melalui TNI dalam hal ini Korem 162/WB, dengan nilai Rp. 600.000 per warga.
“Penyaluran hari ini sudah masuk hari yang ke 8, dan sampai hari ini data yang diperoleh untuk Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara penyalurannya sudah mencapi 80 persen. Sementara Lombok Timur sudah mencapai 77 persen dan untuk di Kabupaten Bima telah mencapai 40 persen,” terang orang Nomer satu di Jajaran Korem 162/WB tersebut.
Pihaknya telah memberikan penekanan agar penyaluran ini harus bisa selesai 100 persen paling lambat 26 April mendatang, agar masyarakat penerima bisa memanfaatkan untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri 1443 H.
Disampaikan Danrem, bahwa penerima BTPKLWN tahun ini tidak boleh diberikan kepada yang telah menerima tahun lalu. Sesuai hasil pendataan yang dilakukan melalui Babinsa bekerja sama dengan petugas Desa yang paling bawah (RT) untuk mendata penerima dan harus melihat siapa dan alamat penerima.
“Bantuan ini memang diperuntukan kepada pedagang kaki lima, warung dan nelayan yang belum pernah menerima bantuan jenis apapun dari pemerintah pusat. Karena saat datanya dimasukan kedalam sistem aplikasi yang diberikan kepada kami, warga yang sudah pernah merima maka akan ditolak oleh sistem,” papar Danrem.
Dalam proses penyalurannya, Danrem melimpahkan ke Kodim masing-masing agar bagaimana pendistribusian atau penyaluran ini tidak mempersulit masyarakat penerima.
“Intinya, bagaimana penyalurannya tidak membuat penerima sulit, bila jarak sebagian besar penerima dengan Kodim terlalu jauh, maka penyaluran dilaksanakan melaui Koramil, seperti yang disaksikan saat ini,” jelasnya. (Penrem 162/WB)
