PAPUA, “tabloidnusantara.com” – Menghadapi Pemilu Serentak tahun depan, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri Sabtu, (7/10/2023) menyampaikan bahwa ada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinisi Papua Pegunungan berada di sekitar lokasi Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP). Pihaknyapun menyatakan bahwa ssat ini telah melakukan pengelompokan terhadap 5.850 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Papua Pegunungan. Sebanyak 619 TPS masuk kategori sangat rawan yang tersebuar sebanyak 253 TPS di Lanny Jaya, 180 TPS Nduga, 122 TPS Pegunungan Bintang, 59 TPS Tolikara, 4 TPS Mamberamo Tengah, dan 1 TPS di Jayawijaya
Sebanyak 4.289 TPS Dari yang masuk kategori rawan, terdiri 1.341 TPS di Kabupaten Yahukimo, 1.024 TPS Tolikara, 763 TPS Jayawijaya, 613 TPS Lanny Jaya, 223 TPS Nduga, 123 TPS Mamberamo Tengah, 144 Yalimo dan sebanyak 88 TPS Pegunungan Bintang. Untuk kategori kurang rawan, tercatat 768 TPS yang tersebar di enam kabupaten, yaitu 270 TPS di Kabupaten Jayawijaya, 268 TPS di Pegunungan Bintang, 144 TPS di Yalimo, 17 TPS di Lanny Jaya, 42 TPS di Nduga, dan 27 TPS di Mamberamo Tengah.
Dari pengelompokan tersebut, Irjen Pol Mathius Fakhiri menyebutkan Sebanyak 28 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinisi Papua Pegunungan berada di sekitar lokasi KSTP. yakni lima dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yaitu Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, dan Mamberamo Tengah.
Dihadapkan dengan Pemilu Serentak yang akan diselenggarakan tahun depan tersebut, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan saat menghadiri rangkaian Safari Pemilu TNI Polri, Pemda dan Penyelenggara Pemilu tahun 2024, Sabtu (7/10/2023) mengatakan bahwa TNI siap membantu mensukseskan pelaksanaan Pemilu di Wilayah Papua Pegunungan. “Kodam telah menyiapkan dan menyiagakan personel TNI di wilayah Papua Pegunungan, seperti Patroli rutin bersama Polri guna menjaga stabilitas keamanan,” Tegasnya.
Mayjen TNI Izak Pangemanan juga menjelaskan kerawanan pada saat tahap pencalonan Pileg dan Pilpres, kerawanan masa Kampanye, kerawanan masa pemungutan suara, kerawanan rekapitulasi suara. Termasuk apabila terjadi penolakan Caleg, pemalsuan data, mobilisasi masing-masing Paslon, penetapan kursi oleh KPU dan Bawaslu, sengketa perseorangan dan lembaga penyelenggara Pemilu, Isu Sara, penyebaran berita Hoax dan ujaran kebencian, serta kemungkinan keterlibatan KSTP.
READ ALSO : TINDAKAN TEGAS DAN TERUKUR KEPADA KSTP, PULIHKAN KONDISI KAMTIBMAS PAPUA PEGUNUNGAN
