JAKARTA, “Tabloidnusantara.com” – Perdana Menteri (PM) Selandia Baru, Chris Hipkins, meminta pembebasan seorang pilot yang disandera oleh sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) sejak enam bulan lalu. Philip Mehrtens yang bekerja untuk maskapai Susi Air itu ditahan KKB setelah ditangkap di Bandara Nduga.
Hipkins menyebutkan bahwa Kapten Philip merupakan seorang ayah dan suami yang sangat dicintai. Untuk itu dia mendesak agar penyandera segera membebaskan Kapten Philip. “Saya ingin mendesak, sekali lagi, mereka yang menahan Philip untuk segera melepaskannya. Sama sekali tidak ada pembenaran untuk menyandera,” kata Hipkins kepada wartawan di Auckland, Rabu, (9/8).
READ ALSO : PASCA PENYERANGAN KKB 1.212 RUMAH DI MAYBRAT RUSAK, SAAT INI 419 UNIT DIPERBAIKI
“Semakin lama Philip ditahan, semakin besar resiko terhadap kesejahteraannya dan semakin sulit bagi dia dan keluarganya” tambahnya. Perdana Menteri mengaku telah berbicara dengan keluarga Mehrtens pekan ini untuk meyakinkan mereka bahwa pemerintah melakukan semua yang dapat dilakukan untuk membawa pulang Phillip.
Hipkins mengatakan, Kementerian Luar Negeri Selandia Baru telah memimpin tanggapan Selandia Baru dengan bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia. “Saya mengakui bahwa ini adalah waktu yang sangat menantang bagi mereka. Keselamatan dan kesejahteraan Phillip tetap menjadi prioritas utama kami,” katanya.
Para pemberontak yang menculik Mehrtens berasal dari kelompok pemberontak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Mereka sebelumnya menuntut agar Indonesia mengakui kemerdekaan Papua sebagai imbalan atas pembebasan warga Selandia Baru tersebut.
Namun dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, akhir Juni lalu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, mengatakan pihaknya akan tetap menjamin keselamatan pilot.
READ ALSO : KETEGASAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KST WAJIB DILAKUKAN SEBAGAI EFEK JERA
Sebby mengatakan bahwa pimpinan TPNPB-OPM, Egianus Kogoya, telah setuju untuk tidak menembak sang pilot. “Dia ditahan sebagai teman, bukan musuh. Kami akan lindungi dia, kita harus jaga pilot itu seperti telur,” ujar Sebby, Jumat (30/6). Jaminan ini disampaikan sebagai bentuk keseriusan mereka untuk melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Selandia Baru.
Sebby pun melontarkan keinginan kelompok itu untuk berunding dengan pihak yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Awal Juli lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan, upaya pembebasan melalui jalan damai terhadap pilot Susi Air itu “masih terus berlangsung”.
Jokowi tidak menjelaskan seperti apa proses negosiasi pembebasan pilot Philip Max Merhtens yang disandera sejak lima bulan lalu. “Nggak bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa [kepada publik], tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses terus,” kata Joko Widodo, seperti dilihat di YouTube Setpres, Jumat, 7 Juli lalu.
Presiden Jokowi menjelaskan, pemerintah Indonesia sudah berupaya dengan ‘amat sangat’ demi membebaskan sang pilot. “Kita ini jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat, tetapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan,” ujarnya saat berada di Papua, Jumat (07/07).
Dalam bagian lain keterangannya, Presiden juga mengakui kunjungan kerjanya ke Australia dan Papua Nugini, tidak terlepas dari upaya pemerintah Indonesia untuk “bisa meredam konflik” di Papua. “Saya sudah berbicara dari hati ke hati, informal, baik kepada Australia maupun Papua Nugini.
“Dan kita harapkan dengan dua kunjungan itu bisa meredam konflik-konflik, keinginan-keinginan,” jelas Jokowi kepada pers di Jayapura, Papua, Jumat (07/07), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden. Hal itu diutarakan Jokowi menjawab pertanyaan wartawan. Namun Presiden tidak merinci pernyataannya itu.
Sebelumnya, para pejabat keamanan Indonesia mengatakan, salah-satu opsi yang disiapkan untuk membebaskan pilot Susi Air itu adalah dengan menyiapkan uang Rp5 miliar. Mereka menyebutnya sebagai ‘uang tebusan’.
Pihak penyandera, yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), mengatakan, pihaknya tidak pernah meminta uang tebusan sebagai syarat pembebasan. Mereka berulangkali mengatakan pihaknya akan membebaskan sandera jika pemerintah pusat membuka perundingan. Pemerintah pusat mempercayakan proses perundingan yang melibatkan pejabat lokal di Papua, tokoh gereja dan masyarakat setempat.
