PEKANBARU, tabloidnusantara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan ultimatum keras. Seluruh aparat penegak hukum diminta tidak ragu mencabut izin usaha korporasi yang terindikasi memerintahkan pembakaran hutan dan lahan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin 18 Agustus 2026.
”Siapapun korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka menyuruh bakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main,” tegas Prabowo.
Nada Prabowo dalam rakor itu tegas tanpa kompromi.
Ia memerintahkan Polri, Kejaksaan, hingga aparat intelijen turun langsung menyelidiki dugaan pembakaran lahan oleh korporasi. Jika ditemukan indikasi, laporan harus segera masuk dan izin langsung dicabut.
”Saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelijen selidiki. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut,” kata Presiden dipantau melalui siaran Sekretariat Presiden.
Kebijakan itu, menurut Prabowo, berlaku untuk semua korporasi tanpa pengecualian. Tidak ada tebang pilih.
Selain menindak korporasi, Prabowo juga menyorot pembakaran lahan oleh warga. Ia menilai masyarakat tidak boleh dibiarkan mencari jalan pintas karena keterbatasan biaya dan alat.
”Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka bikin laporan ke camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu, pemda akan membantu rakyat,” ujarnya.
Pembukaan lahan akan diorganisir melalui kelompok tani. Pembiayaan bisa diakses lewat Kredit Usaha Rakyat KUR dan koperasi. Edukasi di tingkat desa juga harus diperkuat agar warga paham bahwa membakar lahan adalah tindakan terlarang.
Presiden menekankan kepolisian memiliki peran sentral dalam pencegahan dan penindakan. Terutama jika ada dugaan korporasi besar di balik kebakaran.
Ancaman pencabutan seluruh izin usaha dinilai sebagai langkah paling tajam yang pernah disampaikan presiden terkait karhutla. Ini sekaligus sinyal bahwa pemerintah tidak akan melindungi pelaku usaha yang merusak lingkungan.
Dengan musim kemarau yang rawan, pernyataan Prabowo menjadi penentu arah penegakan hukum ke depan. Publik kini menunggu: apakah ancaman “cabut semua izin” itu benar-benar akan dieksekusi, atau hanya berhenti di atas meja rapat.