JAMBI, tabloidnusantara. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jambi Marah menggelar aksi demonstrasi di depan kompleks Perkantoran Gubernur Jambi, Kamis 8 Oktober 2026.
Aksi yang dimulai sejak siang itu diwarnai ketegangan hingga berujung pendorongan dan pengrusakan fasilitas pagar besi gedung pemerintah serta pemblokiran ruas jalan utama di sekitar kawasan Telanaipura.
Demonstrasi digelar sebagai bentuk penolakan keras sekaligus tuntutan pertanggungjawaban kepada Gubernur Jambi Al Haris atas memburuknya penanganan kebakaran hutan dan lahan yang memicu krisis kabut asap pekat di Provinsi Jambi.
Berdasarkan data pengamanan kepolisian di lokasi, tidak ada korban meninggal dunia dalam insiden tersebut. Namun dua orang demonstran tercatat mengalami luka ringan akibat terhimpit pagar roboh saat kericuhan berlangsung.
Eskalasi massa yang memuncak memaksa aparat kepolisian dari Polresta Jambi memperketat barikade dan pengamanan di sekitar pintu masuk utama kompleks perkantoran.
Penutupan akses jalan di sekitar Kantor Gubernur juga menyebabkan kemacetan panjang di wilayah Telanaipura.
Koordinator Lapangan Aliansi Rakyat Jambi Marah, Ahmad Fikri, menegaskan alasan aksi tersebut. Pihaknya menuntut tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi Jambi terhadap persoalan yang memicu krisis kabut asap.
“Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jambi Marah menggeruduk perkantoran Gubernur Jambi pada Kamis 8 Oktober 2026 siang untuk meminta Gubernur Jambi Al Haris bertanggung jawab dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap,” ujar Ahmad Fikri.
Menurut Fikri, masyarakat Jambi sudah cukup menderita akibat dampak kabut asap yang mengganggu kesehatan serta sektor pendidikan anak sekolah.
Pihaknya mengancam akan bertahan dan melakukan pemblokiran hingga Gubernur Jambi menemui massa secara langsung.
“Aksi ini merupakan bentuk kemarahan rakyat karena kabut asap KARHUTLA makin memburuk dan membahayakan kesehatan, kami menuntut penindakan tegas terhadap perusahaan pembakar lahan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi, Rahmad Hidayat, mengimbau massa tetap menyampaikan aspirasi secara tertib tanpa merusak fasilitas publik.
“Kami mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap tenang dan menyalurkan aspirasinya secara damai tanpa merusak sarana umum atau mengganggu ketertiban lalu lintas,” ujar Rahmad Hidayat.
Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Jambi siap menerima perwakilan massa untuk audiensi bersama pejabat terkait. Langkah mediasi ditawarkan guna mengurai ketegangan di area perkantoran.
“Pemerintah provinsi sangat terbuka untuk berdialog dan menerima perwakilan demonstran agar tuntutan yang disampaikan dapat dibahas secara cermat,” tambahnya.
Hingga Kamis sore, penjagaan ketat oleh personel gabungan masih berlangsung di depan Perkantoran Gubernur Jambi guna mengantisipasi aksi susulan.
Jalur lalu lintas di sekitar lokasi juga berangsur dialihkan petugas kepolisian untuk mengurai kemacetan.