JAKARTA, tabloidnusantara. Menteri Perhubungan Dudy resmi mencopot Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud pada Jumat, 18 September 2026.
Keputusan itu diambil di saat pencarian 129 penumpang KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa, masih terus berlangsung.
Posisi Dirjen Hubla kini diisi sementara oleh Sekretaris Ditjen Hubla, Lollan Panjaitan, sebagai pelaksana tugas untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan.
Kementerian Perhubungan menegaskan pencopotan ini adalah bagian dari evaluasi internal.
Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Farida Makhmudah menyatakan pergantian pimpinan merupakan hal normal dalam penyegaran manajerial.
Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk memperkuat kepemimpinan dan sistem pengawasan, serta menyelaraskan fokus dan kecepatan seluruh jajaran dalam meningkatkan keselamatan pelayaran.
Farida juga menegaskan kembali arahan Menteri bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar, sehingga pembenahan harus dilakukan tidak hanya dari sisi regulasi dan administrasi, tetapi juga pengawasan operasional di lapangan.
Konteks di balik pencopotan ini tidak bisa dilepaskan dari rentetan kecelakaan kapal yang terjadi sepanjang tahun.
Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, data Basarnas mencatat telah terjadi 601 kecelakaan kapal dengan korban 239 orang meninggal dan 203 orang hilang.
Insiden terbaru, KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam pada 13 September 2026, membawa 243 penumpang.
Hingga 18 September, baru 114 korban yang ditemukan dengan rincian 108 selamat dan 6 meninggal dunia, sementara 129 lainnya masih dalam pencarian oleh tim gabungan Basarnas dan Kemenhub.
Tekanan juga datang dari parlemen. Anggota Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow sebelumnya secara terbuka mendesak Dirjen Hubla untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas buruknya pengawasan keselamatan.
Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Sofyano Zakaria mengingatkan agar pergantian ini tidak berhenti sebagai pergantian orang semata.
Menurutnya publik menunggu perubahan nyata berupa audit kelaiklautan secara total, mulai dari kondisi lambung dan mesin kapal, sistem navigasi dan stabilitas, kompetensi awak, ketersediaan alat keselamatan, hingga kepatuhan terhadap muatan dan manifes penumpang.
Tanpa reformasi sistem pengawasan yang berani, pergantian pimpinan hanya akan menjadi seremoni administratif di tengah duka korban kecelakaan laut.