WAMENA, tabloidnusantara. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Pegunungan secara resmi meluruskan informasi keliru yang beredar di publik mengenai nilai proyek pembangunan Jembatan Wolo di Distrik Ilugwa, Kabupaten Mamberamo Tengah.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan, Tunggul Wijaya Panggabean, S.T., M.Sc., menglarifikasi bahwa nilai kontrak riil pembangunan jembatan darurat tipe bailey tersebut adalah sebesar Rp10,3 miliar, dan bukan Rp39 miliar sebagaimana opini spekulatif yang beredar. Seluruh dokumen pengadaan proyek tersebut bersifat terbuka serta dapat diverifikasi langsung melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Kadin PUPR menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Wolo telah memenuhi seluruh spesifikasi teknis, gambar rancangan bangunan, serta dinyatakan lulus pemeriksaan auditor resmi. Proyek tersebut telah diperiksa secara menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan pada Februari 2026 dengan hasil bersih (clean) tanpa temuan kerugian negara.
“Informasi yang menyebutkan nilai proyek mencapai Rp39 miliar adalah disinformasi yang menyesatkan dan berpotensi mencoreng integritas Pemprov Papua Pegunungan. Nilai kontrak sebenarnya adalah Rp10,3 miliar sesuai statusnya sebagai jembatan bailey. Jembatan ini telah melalui uji kelayakan teknis oleh konsultan ahli independen dan dinyatakan sangat aman serta siap difungsikan untuk menopang mobilitas masyarakat,” tegas Kepala Dinas PUPR Papua Pegunungan, Tunggul Wijaya Panggabean, di Wamena.
Dinas PUPR mengimbau seluruh pihak untuk tidak mengeluarkan penilaian teknis secara berspekulasi tanpa memiliki sertifikasi keahlian di bidang konstruksi jembatan.
Guna membuktikan kelaikan struktur jembatan secara terbuka kepada masyarakat, Dinas PUPR Papua Pegunungan akan melakukan uji coba perlintasan alat berat dan armada pengangkut material timbunan proyek lanjutan menuju Distrik Ilugwa, Kabupaten Mamberamo Tengah.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen untuk terus menjaga transparansi tata kelola anggaran publik serta memastikan percepatan ketersediaan infrastruktur konektivitas antar-wilayah di 8 kabupaten se-Papua Pegunungan berjalan sesuai standar regulasi dan keamanan yang berlaku.