JAKARTA, tabloidnusantara. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengancam memecat pegawai Perum Bulog yang terbukti terlibat dalam dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Ia juga meminta polisi membongkar kasus itu hingga ke akar-akarnya.
Ancaman itu disampaikan Amran saat meninjau lokasi dugaan pengoplosan beras SPHP di sebuah kediaman di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).
Di lokasi itu, beras subsidi pemerintah diduga diolah dan dijual kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.
“Kalau ada (pegawai) Bulog terlibat, sudah pasti dipecat dan juga ditindak,” kata Amran saat ditemui di lokasi.
Amran mengungkapkan, laporan awal yang diterimanya menunjukkan temuan beras mencapai 600 ton. Ia menduga jumlah beras yang terlibat dalam praktik tersebut bisa mencapai ribuan ton.
“Ini laporannya tadi saya terima 600 ton, tapi ini yang sekarang. Berarti sudah ribuan ton, ini,” ujarnya.
Menurut Amran, beras SPHP tersebut diduga berasal dari gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemerintah akan menelusuri rantai distribusinya, termasuk kemungkinan keterlibatan pegawai internal.
“Ini katanya ambil dari gudang. Berarti kan ada terlibat. Nah, nanti kami langsung cek sesudah ini, yang terlibat sudah pasti dipecat. Kalau ada dari Kementerian Pertanian, dipecat. Saya pecat. Kalau saya tahu ntar, sore saya sudah pecat,” tegas dia.
Meski demikian, Amran menekankan pihak yang terlibat harus terlebih dahulu diidentifikasi. Ia menyatakan belum mengetahui jumlah pegawai Bulog yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
“Ya, kita tunggu dulu, kita tidak boleh langsung menuduh. Tapi kalau ada terlibat, sudah pasti dipecat dan kami minta diproses hukum. Nggak boleh dibiarkan. Oke?” katanya.
Amran juga meminta kepolisian mengusut kasus tersebut hingga tuntas agar tidak berhenti pada pelaku yang telah terungkap.
“Ini bisa dibongkar sampai akar-akarnya. Kami sebagai Menteri Pertanian, kami memohon kepada Pak Kapolres, kepolisian, ini dibongkar sampai akar-akarnya,” ujar Amran.
Dalam kasus tersebut, Amran mengatakan beras SPHP yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram (kg) diduga dipasarkan kembali sebagai beras premium dengan harga Rp17.000 per kg.
“SPHP yang disubsidi pemerintah seharusnya harganya ini Rp12.500 (per kg), dijual Rp17.000 (per kg), dioplos,” ujarnya.
Ia menjelaskan, beras SPHP mendapat subsidi pemerintah sekitar Rp6.000 per kg. Praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat karena beras subsidi seharusnya membantu kelompok berpenghasilan rendah memperoleh pangan dengan harga terjangkau.
“Ini adalah jatah beras untuk orang miskin. Kemudian ini barang disubsidi. Ini dioplos, dirampok ini. Ini biadab ini,” kata Amran.
Ia pun meminta pelaku dijatuhi hukuman maksimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau ada hukuman terberat, ini pantas dihukum terberat. Seandainya memungkinkan hukuman mati, hukuman mati ini pantas untuk orang seperti ini,” ujarnya.
Amran berharap pengusutan kasus tersebut dapat mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan beras subsidi sekaligus menjaga agar program SPHP benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat