MEDAN, tabloidnusantara . Peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dinilai Guru Besar Universitas Pertahanan, Prof. Emilda Sulasmi, harus menjadi titik tolak pembenahan pengelolaan pendidikan nasional. Menurutnya, cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur hanya bisa terwujud jika sektor pendidikan dikelola berbasis data dan memberi ruang seluas-luasnya bagi sekolah.
Berpikir Merdeka sebagai Fondasi Kedaulatan
Emilda menegaskan kedaulatan bangsa tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang berdiri. Yang lebih penting adalah kemampuan bangsa melahirkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan mampu berpikir mandiri.
“Indonesia akan benar-benar berdaulat ketika anak-anaknya mampu berpikir merdeka. Kedaulatan pendidikan harus dimulai dengan mengembalikan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan pedagogis,” ujar Emilda di Medan, Senin.
Ia menambahkan, kedaulatan di bidang pendidikan juga berarti mengurangi ketergantungan menjadi konsumen teknologi dari negara lain. Sekolah perlu melahirkan generasi yang menjadi produsen gagasan dan inovasi.
Keadilan, Saat Tempat Lahir Tak Menentukan Mutu
Soal keadilan, Emilda menyoroti masih lebarnya kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah. Anak-anak di daerah terpencil harus mendapat kesempatan belajar yang setara dengan anak-anak di kota besar.
“Indonesia akan menjadi adil ketika tempat lahir dan kondisi ekonomi keluarga tidak menentukan mutu pendidikan seorang anak,” katanya.
Data terbaru pun menunjukkan pekerjaan rumah masih besar. Rapor Pendidikan Indonesia 2025 mencatat adanya perbaikan kemampuan literasi dan numerasi pada periode 2022 hingga 2024. Namun kesenjangan masih terjadi antar-daerah, kelompok sosial ekonomi, jenjang pendidikan, serta antara sekolah negeri dan swasta.
Kemakmuran Dimulai dari Kelas
Bagi Emilda, kemakmuran akan tercapai ketika pendidikan benar-benar membuka jalan bagi setiap warga untuk memperbaiki kehidupan.
“Indonesia akan menjadi makmur ketika sekolah mampu membuka jalan bagi setiap warga untuk memperbaiki kehidupan,” ujarnya.
5 Langkah Strategis Pembenahan Pendidikan
Untuk menerjemahkan tema kemerdekaan ke dalam kebijakan nyata, Emilda merekomendasikan 5 fokus utama:
1. Perencanaan berbasis data: Gunakan Rapor Pendidikan dan data daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan.
2. Pembagian kewenangan yang jelas. Pemerintah pusat, daerah, dan sekolah memiliki peran yang tidak tumpang tindih.
3. Anggaran sesuai kebutuhan: Alokasi dana pendidikan harus tepat sasaran dan transparan.
4. Penguatan kepemimpinan sekolah: Kepala sekolah diberi kapasitas untuk memimpin pembelajaran, bukan hanya urusan administrasi.
5. Evaluasi berorientasi hasil belajar: Tolok ukur keberhasilan adalah peningkatan kompetensi siswa, bukan sekadar serapan anggaran.
Ia juga menyoroti beban administratif guru dan kepala sekolah yang selama ini dinilai terlalu besar.
“Guru dan kepala sekolah masih menghadapi beban administratif yang mengurangi waktu dan energi untuk fungsi utama dalam pembelajaran,” kata Emilda.
Menurut Emilda, peringatan kemerdekaan tahun ini tidak boleh berhenti sebagai seremonial. Jika ingin Indonesia benar-benar berdaulat, adil, dan makmur, maka sekolah harus menjadi pusat perubahan. Dan perubahan itu dimulai saat kita memberi kepercayaan penuh kepada sekolah untuk memutuskan apa yang terbaik bagi muridnya.