KARO, SUMATERA UTARA, tabloidnusantara. Ruang sidang yang seharusnya menjadi forum mencari solusi justru dipenuhi isak tangis. Dalam Rapat Dengar Pendapat terkait dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Karo, orang tua siswa korban meluapkan kemarahan yang sudah lama ditahan.
Mereka datang bukan sekadar meminta penjelasan, tetapi menuntut pertanggungjawaban atas kondisi anak-anak mereka yang masih merasakan dampak setelah menyantap makanan program pemerintah.
Suasana memanas ketika sejumlah orang tua menceritakan bagaimana anaknya masih mengeluh sakit. Tangis pecah di tengah ruangan. Di hadapan wakil pemerintah dan pihak terkait, mereka mempertanyakan mengapa penanganan terkesan datar dan lambat.
Bagi mereka, ini bukan persoalan administrasi yang bisa diselesaikan dengan surat dan data. Ini menyangkut anak, kesehatan, dan rasa aman yang dirampas.
“Kami datang bukan hanya untuk mengeluh. Kami ingin pemerintah melihat langsung bagaimana kondisi anak-anak kami,” ujar salah seorang perwakilan keluarga korban. Kalimat itu menggema karena mewakili kegelisahan ratusan keluarga lain yang merasa diabaikan.
Data yang disampaikan dalam RDP menyebut sedikitnya 269 siswa terdampak. Sebagian besar berasal dari SMAN 1 Berastagi, ditambah puluhan siswa dari SMA Swasta Bersama dan SMK Swasta Bersama di wilayah yang sama. Angka itu bukan sekadar statistik.
Di baliknya ada anak yang bolos sekolah, orang tua yang cuti kerja untuk mengantar ke klinik, dan keluarga yang cemas menunggu hasil pemeriksaan.
Tuntutan utama yang disuarakan cukup jelas. Keluarga korban meminta pemeriksaan dan pengobatan dilakukan menyeluruh, tidak setengah-setengah.
Mereka juga mendesak keterbukaan hasil uji sampel makanan dan hasil pemeriksaan kesehatan siswa. Selama transparansi belum diberikan, kecurigaan akan terus tumbuh dan saling lempar tanggung jawab dikhawatirkan terjadi.
Program MBG seharusnya menjadi jawaban atas masalah gizi anak. Di Karo, program itu justru memunculkan pertanyaan besar tentang pengawasan.
Bagaimana makanan yang dibagikan ke ratusan siswa bisa lolos tanpa kontrol ketat? Siapa yang bertanggung jawab ketika standar keamanan pangan diabaikan?
Kasus ini tidak bisa diperlakukan sebagai insiden biasa. Ini menyangkut keselamatan peserta didik dan kepercayaan publik terhadap program berskala nasional. Jika pemerintah abai, maka luka yang ditinggalkan bukan hanya di tubuh anak-anak, tetapi juga pada kredibilitas negara di mata rakyatnya.
Hingga RDP usai, keluarga korban tetap pada sikapnya, mereka ingin tindakan nyata, bukan janji. Mereka ingin ada yang menjawab, ada yang bertanggung jawab, dan ada jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang di meja makan sekolah manapun di Indonesia.