JAKARTA, tabloidnusantara. Pemerintah menolak harus memilih antara mengejar pertumbuhan atau menjaga kesehatan fiskal. Dalam RAPBN 2027 keduanya ditarik sejajar. Ekspansif iya, tapi tetap prudent dan berkelanjutan.
Gambaran besar itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Rapat Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan. Arah kebijakannya bertumpu pada tiga fondasi: mengoptimalkan pendapatan, meningkatkan kualitas belanja, dan mengelola pembiayaan secara inovatif namun hati-hati.
Untuk 2027, pemerintah mematok pendapatan negara sebesar *Rp3.426 triliun*. Angka itu tumbuh *6,8%* dibanding outlook 2026 dan setara *12,23% terhadap PDB*.
Tulang punggungnya tetap pajak. Penerimaan perpajakan ditarget *Rp2.908 triliun*, dengan komponen pajak sebesar *Rp2.591,4 triliun* yang tumbuh *12,1%*, serta Bea Cukai *Rp316,6 triliun*. Dari sisi lain negara, PNBP diproyeksi *Rp517,4 triliun* dan hibah *Rp0,7 triliun*.
Target rasio penerimaan pajak dipasang di *10,38% terhadap PDB*. Alih-alih menaikkan tarif secara umum, strateginya lebih ke memperluas basis wajib pajak, menguatkan kepatuhan, dan mengoptimalkan sumber daya alam. Coretax diposisikan sebagai mesin digitalisasi perpajakan, didukung sinergi antarlembaga dan penegakan hukum yang lebih efektif. Insentif fiskal masih diberikan, tapi diukur agar benar-benar memicu investasi.
“Peningkatan kepatuhan menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerimaan, melalui pemanfaatan teknologi, penguatan sinergi antarlembaga, serta penegakan hukum yang lebih efektif,” ujar Purbaya.
Di sisi pengeluaran, pemerintah menyiapkan anggaran *Rp4.097,2 triliun*, naik *3,9%* dari outlook 2026. Belanja Pemerintah Pusat menelan porsi terbesar *Rp3.362,2 triliun* dan akan diarahkan ke sektor yang punya efek berganda kuat seperti infrastruktur produktif, pembangunan SDM, serta ketahanan pangan dan energi. Layanan publik dasar dan daya beli masyarakat tetap dijaga agar dampaknya langsung dirasakan.
Sementara Transfer ke Daerah sebesar *Rp735 triliun* diarahkan untuk mendorong kualitas belanja di daerah dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Dari postur itu, defisit RAPBN 2027 ditetapkan *Rp671,2 triliun* atau *2,40% dari PDB*. Posisi ini masih berada di bawah batas 3% sesuai UU Keuangan Negara. Rasio utang disebut tetap terkendali. Untuk menutup defisit, pemerintah akan menggunakan pembiayaan yang prudent dan inovatif supaya program prioritas nasional bisa berjalan tanpa mengorbankan kesinambungan fiskal jangka panjang.
“Dengan kebijakan tersebut, RAPBN 2027 tetap ekspansif namun terukur, dengan defisit 2,40 persen PDB, sehingga APBN mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga kesinambungan fiskal,” tegas Purbaya.
Di tengah ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, defisit 2,40% memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program prioritas. Namun penekanan kuat pada kepatuhan pajak dan efisiensi belanja menunjukkan arah yang berbeda: pertumbuhan tidak ingin dibiayai dengan utang yang tidak terkontrol.
Saat ini RAPBN 2027 sudah masuk pembahasan tingkat lanjut di DPR. Dua ujian kuncinya ada di depan. Pertama, seberapa efektif Coretax dan reformasi perpajakan benar-benar mendongkrak penerimaan. Kedua, seberapa cepat belanja pusat dan daerah diterjemahkan menjadi pertumbuhan dan kesejahteraan yang nyata di lapangan.
Jika dua hal itu berjalan, target pendapatan 12,23% terhadap PDB dan defisit 2,40% tidak akan berhenti sebagai angka di dokumen anggaran.