Sepulang
dari kunjungan kerja dari Tokyo, Jepang, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
meninjau lokasi unjuk rasa massa penolak hasil Pemilu 2019 di depan kantor
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rabu (22/5/2019).
Ketika
ditanya kedatangannya, Anies mengatakan ingin menginspeksi fasilitas kesehatan
yang telah disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dari kemarin malam,
Selasa (21/5/2019).
“Saya
ke sini mau inspeksi fasilitas kesehatan kita. Dari semalam mereka membawa
beberapa orang yang terluka ke rumah sakit dan kita pastikan semua dirawat
dengan baik,” kata Anies di depan kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta
Pusat, Rabu (22/5/2019).
Kedatangannya
juga ingin memastikan kebersihan Kota Jakarta tetap terjaga. Pemprov DKI telah
menurunkan petugas kebersihan dan truk-truk sampah disiagakan untuk segera
membersihkan sampah saat unjuk rasa berakhir hari ini.
“Pastikan
kebersihan kota tak berhenti. Truk kota standby, tim kebersihan jalan terus,”
ujar Anies.
Massa
unjuk rasa telah kembali mendatangi Kantor Bawaslu untuk meneruskan aksi mereka
yang telah dilakukan sejak kemarin yang berujung pada bentrokan antara massa
dengan aparat kepolisian di Tanah Abang dan Petamburan.
Kemudian,
Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyiapkan pelayanan kesehatan untuk
kegiatan aksi hari ini.
Kepala
Dinas Kesehatan DKI Widyastuti menjelaskan pelayanan kesehatan ini merupakan
kegiatan lanjutan sebagaimana permintaan KPU. Pada saat aksi 22 Mei, tim Dinas
Kesehatan DKI akan bersiaga di 25 titik strategis seperti di sekitar kantor KPU
dan Bawaslu. Dinkes DKI juga menyiagakan 42 puskesmas dan 32 RSUD.
Untuk
transportasi pasien, Dinkes DKI akan mengerahkan 82 unit ambulans, 15 unit URC
AGD. Selain itu, Dinkes DKI menyiagakan 82 dokter, 173 perawat, dan 82 driver.
Bahkan
Dinkes DKI sudah mengeluarkan surat edaran kepada rumah sakit bahwa Pemprov DKI
akan menanggung biaya pengobatan peserta aksi 22 Mei. Widyastuti menegaskan
pihaknya tak menanggung biaya pengobatan peserta aksi yang memiliki penyakit
bawaan.
“Peserta
kegiatan yang mengalami cedera akibat terdampak langsung dari kegiatan
pengumpulan massa di wilayah DKI Jakarta, maka sumber pembiayaan kesehatan akan
ditanggung oleh Pemprov DKI,” jelas Widyastuti.