JAKARTA, tabloidnusantara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memangkas beban awal para pedagang Pasar Kramat Jati. Selama enam bulan pertama pindah ke lokasi binaan, mereka tidak dipungut retribusi sepeser pun.
Kebijakan itu diumumkan Pramono saat meninjau langsung Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (1/9).
“Per bulannya Rp 180.000. Rp 180.000 per bulan atau Rp 6.000 per hari. Itu yang digratiskan selama 6 bulan,” kata Pramono.
Dengan pembebasan itu, pedagang bisa fokus menata lapak baru tanpa langsung terbebani biaya operasional di awal relokasi.
Pemprov DKI menata Kramat Jati untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik yang selama puluhan tahun tertutup aktivitas dagang.
Menurut Pramono, pekerjaan ini tidak sederhana. Aktivitas jual beli di kawasan itu sudah berlangsung sejak awal tahun 1970-an.
“Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, sejak awal tahun ’70-an,” ujarnya.
Selama setengah abad, trotoar dan badan jalan di sekitar pasar berubah menjadi area berjualan. Penataan kali ini menyasar akar masalah kemacetan dan ketidakteraturan yang sudah mengakar.
Data Pemprov DKI mencatat ada sekitar 614 hingga 640 pedagang yang akan ditata.
Rinciannya:
– 331 pedagang akan ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7
– 193 pedagang ikan diarahkan ke Lokasi Binaan Kramat Jati
Sisa pedagang lainnya akan disebar ke titik-titik yang sudah disiapkan Pemprov agar tidak ada yang kehilangan tempat usaha.
Pramono menekankan, gratis retribusi hanya berlaku di tahap awal. Setelah enam bulan, tarif normal Rp 180.000 per bulan akan diberlakukan kembali.
Langkah ini menjadi ujian pertama penataan pasar tradisional besar di Jakarta Timur. Jika berhasil, model “ringankan dulu, tertibkan kemudian” bisa dipakai untuk merapikan pasar lain yang sudah puluhan tahun kumuh.